Salah satu persoalannya, RUU Cipta Kerja disinyalir berpotensi mengancam kelompok minoritas agama maupun keyakinan.

Hasil survei nasional Saiful Mujani Research Center (SMRC) tentang Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja memperlihatkan dukungan agar RUU Cipta Kerja segera disahkan bulan Agustus.

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai menjadi modal besar bagi Indonesia dalam menarik investasi dan membuka lapangan kerja di tengah pandemi virus Corona.

Selain pengangguran, kelompok IRT, pedagang warung/kaki lima, dan buruh/pembantu/satpam/kerja tidak tetap menjadi kelompok yang paling tinggi mendukung RUU Cipta Kerja segera disahkan.

Berbagai kalangan menyambut baik dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang tengah dibahas Pemerintah dan DPR.

Pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan oleh DPR dinilai mampu menciptakan peluang dan norma baru bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia.

Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai, bisa menjadi peluang Indonesia menghilangkan tumpang tindih regulasi.

Regulasi sapu jagat yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR itu dinilai akan memperbaiki iklim investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Pengesahan RUU ini diyakini akan mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja serta menjadi solusi pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi Corona.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR dinilai menjadi momentum untuk mereformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Sebab, dengan RUU Cipta Kerja diyakini bisa memangkas berbagai regulasi yang selama ini dinilai menghambat kepastian bisnis dan investasi di Indonesia.

Keberadaan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dinilai bakal membuka peluang investasi di berbagai sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya sektor pertanian.

Manfaat RUU Cipta Kerja diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah lama hadir di Indonesia yakni keruwetan regulasi dan investasi.

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid mengatakan, urgensi pembahasan RUU Cipta Kerja untuk merespons dinamika global.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang terus dibahas di DPR bersama Pemerintah, dinilai akan memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Puluhan manekin berjajar rapih di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Patung-patung itu dipajang sebagai perwakilan para aktivis.

Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady menyambut baik semangat memperbaiki sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkandung di dalam RUU Cipta Kerja.

Banyak hal dalam RUU Cipta Kerja yang kurang mendukung upaya mempertahankan kebudayaan serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Banyak pihak berharap, bahwa pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.

Pengamat menilai, RUU Cipta Kerja mendesak untuk segera disahkan demi menyelamatkan pengangguran dan korban PHK di masa pandemi covid-19.