Komisi I DPR bersama pemerintah diam-diam menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Pertemuan disebut membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara....
Kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota TNI kembali terjadi. Terbaru, 3 polisi tewas ditembak oknum TNI ketika menggerebek judi sabung ayam di Negara Batin, Way Kanan, Lampung.
Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Aksi tersebut dilakukan di gerbang belakang....
Komnas HAM menyebut proses penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) TNI tak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI. Bahkan, RUU TNI disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi....
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (19/3/2025). Pertemuan membahas berbagai hal, termasuk RUU TNI.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengutuk keras penembakan 3 polisi oleh oknum TNI saat penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way....
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/3/2025) besok.
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto mengungkap isi pesan Megawati Soekarnoputri terhadap RUU TNI, yakni memastikan tidak memberikan ruang Dwifungsi TNI kembali.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibarengi dengan enam syarat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa bukan keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambut baik hasil Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap alasan fraksinya terlibat dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini menjadi Undang-Undang....
Dua dekade pasca-Reformasi, muncul pertanyaan kritis: apakah pemisahan absolut TNI dari pengelolaan keamanan nasional justru menciptakan masalah baru yang tak kalah kompleks?
Komisi I DPR sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) untuk disahkan menjadi UU di dalam forum rapat paripurna DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima langsung audiensi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dalam rangka menyampaikan masukan terkait RUU TNI.
Usulan yang dihapus berkaitan penambahan tugas TNI ikut menangani masalah narkotika dan penempatan prajurit TNI di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).