Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat, hingga minggu ketiga Juni (15/6), realisasi dana desa di Sulsel baru mencapai angka Rp892,25 miliar.

Realisasi dana desa baru mencapai 32,5% atau Rp23,11 triliun dari pagu Rp72 triliun. Pencapaian tersebut menurun 24,2% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah meningkat secara signifikan, dari Rp33,1 triliun di tahun 2000 menjadi Rp795,5 triliun di tahun 2021.

Warga Puncak Jaya minta Kejati Papua serius menangani kasus dugaan Korupsi Dana Desa 2019 yang diduga melibatkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda.

Pria berinisial AN, mantan Kepala Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, diborgol tangannya dan dijebloskan ke tahanan

Kapolri memastikan seluruh personel kepolisian bakal melakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait dengan penggunaan dana desa.

Pemerintah terus mendorong penurunan angka stunting. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Kabupaten Pangkep berhasil meraih penghargaan sebagai daerah terbaik ketiga dalam pengelolaan dana desa 2021 oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Sulsel.

Masyarakat dan BPD didampingi LSM Anti Korupsi Sumatera Selatan secara ramai-ramai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir itu, Sumatera Selatan, Kamis (1/4/2021).

Perwakilan 125 Kepala Kampung dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Jayapura, Rabu (17/3/2021).

Kemendes PDTT menyebut penyaluran dana desa selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Realisasi penyaluran dana desa di 6 Provinsi selama masa PPKM skala mikro masih sangat lambat. Di mana dari pagu dana desa Rp24,82 Triliun, baru terserap sekitar Rp3,16 triliun atau 12%.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melaporkan hasil evaluasi dari pelaksanaan PPKM skala Mikro di 6 Provinsi.

Kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh pengembangan dan pembangunan berbagai desa di Indonesia, baik itu pengembangan SDM atau pembangunan infrastruktur.

Sungguh tragis nasib mantan Kepala Desa Bunisari, berinisial RH. Usai kehilangan jabatannya, kini perempuan setengah baya tersebut harus mendekam di sel tahanan

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang difokuskan ke tingkat desa, RW, dan RT, membuat pemerintah desa cukup kelimpungan.

Kemendes PDTT mencatat penggunaan dana desa untuk mendukung aktivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro mencapai Rp392 miliar.

Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Suherman mengingatkan agar seluruh kepala desa (kades) menggunakan dana desa (DD), dengan benar sesuai aturan yang berlaku dan inovatif.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, sulit dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gresik. Pemicunya, pemerintahan desa mengeluhkan belum cairnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun Gloria Sinuhaji meminta kepala desa tidak menanggapi intimidasi atau ditakut-takuti siapapun yang mengatasnamakan dirinya terkait permintaan pengamanan dana....