Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan beberapa penjabat kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada September 2023.
Padang- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi deklarasi akses Pemilu ramah disabilitas yang dinyatakan oleh Badan Pengaws Pemilu (Bawaslu, Komisi Nasional Disabilitas (KND), Pusat Pemilihan....
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan 10 kajian kebijakan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera mengoptimalkan realisasi APBD. Berdasarkan data yang ada, dia menyoroti seputar capaian realisasi....
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan saksi bila dugaan ratusan juta data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bocor benar terjadi.
KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus IPDN Gowa, Sulsel, Dudy Jocom, ke Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat.
Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memacu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, untuk saling berkolaborasi....
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro melepas kontingen Korpri Kemendagri mengikuti ajang Pornas XVI Korpri 2023 yang berlangsung di Semarang, Kamis (13/7/2023).
Branding kota seperti Enjoy Jakarta, Solo: The Spirit of Java, atau Kota Wisata Batu telah mengangkat identitas lokal yang ada di berbagai daerah Indonesia.
Urbanisasi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi daerah perkotaan. Untuk itu, setiap pemda perlu mengelola urbanisasi agar tidak menjadi persoalan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mengelola keuangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Upaya tersebut dilakukan misalnya dengan menjaring aspirasi masyarakat mengenai layanan publik yang memerlukan terobosan inovasi agar lebih efektif dan mudah diakses.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendagri mendorong seluruh pemda di Jatim segera menerbitkan regulasi sekaligus mengalokasikan anggaran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Pemda harus mencermati arahan Presiden Jokowi mengenai penggunaan APBD. Upaya itu dilakukan agar realisasi pendapatan dan belanja APBD dapat lebih optimal.
Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun ini akan berkurban ratusan sapi dan kambing. Hewan kurban itu diserahkan secara simbolis oleh Mendagri....