Menko Polhukam Mahfud MD mencium transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, senilai Rp300 triliun.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan arus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nilainya fantastis mencapai Rp300 triliun.
Itjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh membeberkan hasil investigasi terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.
Wamenkeu, Suhasail Suahasil Nazara menerangkan, saat ini status dari Rafael Alun Trisambodo (RAT) masih terdaftar sebagai ASN Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tapi non jabatan.
Kemenkeu secara resmi telah mencopot jabatan Eko Darmanto sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Selanjutnya akan menjalani pemeriksaan Irjen Kemenkeu.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kepercayaan publik dan integritas adalah fondasi bernegara yang tidak boleh tergerus sehingga harus dijaga sekuat-kuatnya.
Kemenkeu mengutarakan harta kekayaan Rafael yang kerap dipamerkan sang anak di media sosial seperti mobil Rubicon, Land Cruiser, Harley Davidson, Yamaha, BMW putih diakui bukan miliknya.
Terungkap ada 69 Pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum melaporkan hartanya secara lengkap pada situs LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Kemenkeu memastikan Rafael Alun Trisambodo masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menkeu Sri Mulyani menanggapi menanggapi terkait 13.000 pegawai Kemenkeu didominasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum lapor harta kekayaan.
Menkeu, Sri Mulyani menyinggung soal gaya hidup mewah pejabat Kemenkeu yang belakangan menjadi sorotan usai mencuatnya harta jumbo Rafael Alun Trisambodo (RAT).
Pengamat hukum pidana Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan menilai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tersangka penganiayaan....
Jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Merah Putih di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).