Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus lintas lembaga untuk memberantas mafia tanah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas dan memberantas para mafia tanah.
Lima berita pilihan dalam Sindo 5 News, Kamis(19/5). Berita pertama, Sidang kasus pemalsuan surat tanah milik keluarga Selebritas Nirina Zubir di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Kuasa hukum Nirina Zubir, Ruben Jeffry menyebut akan ada tersangka baru dalam kasus mafia tanah yang menjerat mantan ART Nirina, Riri Khasmita dan suaminya.
Nirina Zubir kecewa lantaran JPU tak memanggilnya saat sidang pembacaan dakwaan kasus mafia tanah yang menjerat mantan ART, Riri Khasmita dan suaminya.
Aktris Peran Nirina Zubir hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan mafia mafia tanah yang merugikan keluarganya di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (17/5/2022). Nirina Zubir memberikan kesaksian....
Aktris Nirina Zubir hari ini, Selasa (17/5/2022) menjalani sidang perdana terkait kasus mafia tanah yang merugikan keluarganya, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah dan menyita barang bukti dokumen kasus korupsi mafia tanah Cipayung, Jakarta Timur. Dokumen surat disita dari Kawasan Kota Depok....
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan mafia tanah terhadap aset milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam penggeledahan itu,....
Kepolisian Daerah (Polda) Lampung berhasil menciduk tiga orag tersangka penipuan terhadap enam orang kepala desa (Kades) di Kecamatan Jati Agung,Kabupaten Lampung Selatan,Ranu (20/4/2022).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Sofyan Djalil menerangkan, sebenarnya jumlah mafia tanah sedikit, yang banyak adalah jaringnya.
Kasus sengketa lahan di Kota Makassar terbilang marak dan tidak sedikit yang diduga melibatkan mafia tanah. Kondisi itu menimbulkan praktik kecurangan dan ketidakadilan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meminta sanksi tegas bagi oknum notaris yang tidak profesional dan bertanggung jawab.
DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat mendesak langkah konkret untuk menindak tegas para mafia tanah. Mengingat, mafia tanah sudah semakin semena-mena merampas hak tanah rakyat.