BNPT mengingatkan bahwa radikalisme dan terorisme harus menjadi kewaspadaan bersama. Paham radikal tidak hanya menyasar kalangan umum, tapi sudah masuk ke lembaga-lembaga publik.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta para penegak hukum yaitu Kepolisian, Jaksa dan KPK, menanggulangi permasalahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kiri) bersama pengamat politik Sidratahta Mukhtar (kanan) memberikan paparan saat diskusi empat pilar MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021). Diskusi....
Partai Perindo akan membedah topik tersebut lewat webinar bertajuk Tantangan, Radikalisme & Konsolidasi Demokrasi Selasa (23/11/2021) mulai pukul 14.00 WIB.
Webinar Partai Perindo juga disiarkan secara streaming melalui Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id, Website Partai Perindo, YouTube dan FB Partai Perindo.
Kontra-diskursus radikalisme mengenai dasar negara dan jihad pada suaramuhammadiyah.id dan NU Online tidak lepas dari identitas Muhammadiyah dan NU yang moderat.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan tidak ada radikalisme di dalam pesantren. Menurutnya, pondok pesantren selalu mengajarkan ilmu agama yang moderat.
Dua organisasi masyarakat (ormas) melakukan aksi unjuk rasa dan membacakan deklarasi bahaya terorisme dan radikalisme di tiga tempat, Senin (11/10/2021).
Pemerintah diminta membuat regulasi pelarangan paham lain selain Pancasila seperti Negara Islam Indonesia (NII) yang sekarang merebak di beberapa daerah.
Sekertaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) M. Najih Arromadloni menilai perlunya peran aktif kelompok moderat dalam berdakwah.
Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono menyatakan masalah radikalisme dan intoleransi harus terus diwaspadai. Kader partai harus terpanggil ikut membantu menangkalnya.
JAMMI merespons peringatan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyatakan radikalisme dan intoleransi yang menyusup di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkap bahwa rata-rata, ada 20 orang ASN yang dijatuhi sanksi tiap bulannya.