Munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dinilai akan merugikan citra partai politik yang mengusulkan. Karena RUU ini sangat sensitif, tidak populis, dan kontroversial.

Pasal 7 RUU HIP mengindikasikan bahwa rujukan yang dipakai adalah Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pembukaan UUD 1945 sebagai hasil konsensus dalam sidang PPKI.

Pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU tersebut dengan DPR dan meminta lembaga legislatif lebih banyak berdialog dengan masyarakat dan menyerap berbagai masukan.

Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Penundaan tersebut merupakan respons pemerintah atas aspirasi berbagai kalangan yang menolak adanya RUU tersebut.

Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila setelah banyaknya elemen masyarakat yang memprotes isinya. Apa saja?

Tak cukup hanya ditunda, KAHMI mendesak DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas karena dinilai dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP setelah mengkaji dan mendengarkan pandangan dari banyak elemen masyarakat.

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah diundang Presiden Jokowi ke Istana untuk dimintai pandangan dan menyampaikan sikap pemerintah terhadap RUU HIP.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan bahwa segala ikhtiar untuk mengawal, melestarikan, dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan konsensus nasional patut didukung....

Mahfud meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat.

Bukhori Yusuf mengungkapkan Fraksi PKS di DPR sejak awal telah menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan beberapa catatan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembahasan RUU HIP masih menunggu Surpres guna mengutus perwakilan pemerintah dalam pembahasan.

Front Pembela Islam (FPI) mengkritik keras kehadiran Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ustaz Abdul Somad juga mempertanyakan kenapa RUU Haluan Ideologi Pancasila diusulkan di tengah kondisi masyarakat yang sedang lapar, sakit, dalam situasi pandemi virus Corona (Covid-19).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi meminta kepada DPR dan pemerintah untuk menghentikan dan bahkan mencabut rencana pembahasan RUU HIP dari Parlemen.

Bila UU HIP dipaksakan, banyak orang yang akan menganggap diri mereka tak perlu lagi mengikatkan diri dan merasa wajib tunduk pada kehidupan bernegara.

Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasial (HIP) terus berlanjut. Bahkan poin-poin RUU HIP dinilai banyak yang bertabrakan dengan UUD 1945 dan sejumlah UU.

F-PAN bersuara soal polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Lebih baik DPR dan pemerintah mengembalikan pelajaran Pancasila dalam kurikulum, ketimbang rencananya membahas RUU HIP yang menuai polemik di masyarakat.

PP Muhammadiyah meminta DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) karena banyak penolakan yang hadir dari berbagai elemen masyarakat.