Menurut Senator Graham, jika Rusia menang perang maka Putin akan berbagi tambang emas Ukraina dengan China.

Emiten pertambangan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bersama unit-unit usahanya terus menjalankan inovasi dalam pengelolaan limbah untuk menjaga keberlanjutan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui sejumlah ormas keagamaan menolak pemberian konsesi tambang dari pemerintah. Dia memastikan bahwa pemerintah tidak memaksa.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terus menyosialisasikan kepada ormas keagamaan terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian Izin Usaha Tambang (IUP).....

Cadangan emas baru disebut semakin sulit ditemukan di seluruh dunia karena banyak area prospektif telah dieksplorasi. Produksi tambang pun hanya naik 0,5% pada 2023.

Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah mengaku tertarik dengan izin kelola tambang untuk ormas keagamaan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Saat ini, Muhammadiyah masih melakukan....

Muhammadiyah erlu mengkaji bagaimana pengelolaan tambang ke depan. Terlebih, bisnis tersebut penuh dengan mafia dan merusak lingkungan.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ikhsan Abdullah meyakini organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak akan melakukan pelanggaran HAM jika mengelola tambang.

Pro-kontra muncul di tengah masyarakat setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan baru, memberikan izin kelola tambang bagi ormas keagamaan.

Kementerian ESDM meminta organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mendapatkan izin mengelola tambang harus sudah menggarap tambang tersebut dalam 5 tahun.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ikhsan Abdullah meminta semua pihak tidak langsung meributkan izin kelola tambang bagi ormas keagamaan.

Mengibaratkan pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan sebagai tabungan akhirat, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bakal mempercepat prosesnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku pemerintah telah menyiapkan enam lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) untuk diberikan kepada ormas keagamaan, intip daftarnya.

Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang harus didukung.

Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara mengenai adanya organisasi masyarakat atau ormas keagamaan yang menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ormas keagamaan pertama yang mendapatkan konsesi tambang ialah NU.

PBNU telah mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) dan membentuk PT. Sebagai penanggung jawab tambang nantinya adalah Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur.

Di balik persetujuan untuk memberikan konsesi tambang bagi ormas keagamaan terdapat aspek historis yang menjadi pertimbangan, yakni kesigapan ormas membantu persoalan negara.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) blakblakan bahwa PBNU membutuhkan revenue atau pemasukan untuk pembiayaan organisasi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pembagian konsesi tambang bukan cara pandang Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno. Gagasan itu merupakan cara pandang kolonialisme Belanda.