BP Tapera tidak hanya menjamin pesertanya yang berkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah tetapi kualitas dari rumah yang dibeli juga terjaga.

Untuk mengelola BP Tapera, kami diberikan modal awal oleh pemerintah Rp2,5 triliun. Dipakai untuk operasional BP Tapera. Jadi murni hasil tabungan yang kita kelola di BP Tapera, dikelola kembali ke masing-masing....

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Rumah.com menilai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) nantinya akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam pengadaan rumah.

Mengacu UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi warga negara, terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengkritik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menurutnya memberatkan pengusaha

BP Tapera dinilai memiliki risiko karena dapat menempatkan dana Tapera dalam instrumen investasi dalam negeri, baik dengan skema konvensional maupun syariah melalui Manajer Investasi.

Aturan baru mengenai Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyarankan pemerintah membangun perumahan sendiri, seperti konsep perumnas dahulu. Bukan hanya mengumpulkan tabungan kemudian meminta peserta untuk membeli....

Aturan yang dilandasi PP No 25/2020 yang mengharuskan setiap pekerja menjadi peserta dan membayar iuran itu dianggap memberatkan masyarakat dan janggal.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro menyatakan tidak semua peserta akan menerima manfaat berupa pembiayaan rumah.

BRI menyambut baik sinergi dengan KSEI dan BP Tapera, dimana perseroan berkomitmen untuk menjadi one stop financial solutions melalui berbagai produk dan layanan yang prima.

BP Tapera mengungkapkan bahwa telah menyusun roadmap implementasi dari Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pemerinah akan mulai menarik iuran sebesar 3% kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun depan, yang selanjutnya kepesertannya bakal meluas.

BARU saja pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

BP Tapera diyakini akan membawa dampak positif bagi kinerja PT Bank Tabungan Negara TBK. Pasalnya, kehadiran Tapera akan membuat permintaan akan kredit pemilikan rumah semakin tinggi.

PP ini akan membebani pengusaha dan pekerja karena dalam PP itu disebutkan besaran iuran Tapera sebesar 3% dengan komposisi 2,5% dipotong dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung pengusaha.

Tapera ini prinsipnya sama dengan lembaga keuangan yang lain. Tetap harus menerapkan kaidah governance dan semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).