Kesejahteraan masyarakat, adalah tujuan yang harus dicapai oleh seorang pejabat publik, khususnya kepala negara dan daerah. Kesejahteraan yang dia maksud, yakni memiliki pendapatan yang layak.
Semangat reformasi birokrasi dalam Undang-Undang no. 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai konsekuensi logis dari gerakan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan di Indonesia.
Sesuai komitmen, kita membuka kepada masyarakat dengan berbagai kanal untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat seperti apa yang kita lakukan saat ini, ungkap Airlangga.
Tahun 2021 sektor industri pengolahan non-migas diproyeksi pulih dan bangkit tumbuh positif karena perbaikan iklim investasi dan optimisme utilitas di sektor industri karena disahkannya UU Cipta Kerja.
Ganjar Pranowo menilai UU Cipta Kerja sebagai jalan tol bagi kepala daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan daerah yang dalam penyelesaiannya terkendala banyaknya regulasi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap, pemerintah menyelesaikan persoalan investasi dan berusaha melalui aturan turunan UU Cipta Kerja yang tengah disusun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai UU Cipta Kerja merupakan reformasi fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat,
Kementerian Koordinator (Kemeno) Bidang Perekonomian memastikan hadirnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, akan memangkas birokrasi yang berbelit-belit selama ini
Keberadaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ternyata memberikan keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud menuturkan, UU Cipta Kerja dibuat tak hanya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan transformasi....
Survei Hipmi menyebut hanya 3% mahasiswa yang ingin jadi pengusaha. UU Cipta Kerja diharapkan memacu minat mahasiswa untuk menjadi pengusaha setelah lulus.
Sidang perdana judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dilaksanakan besok, Selasa (24/11/2020) di Mahkamah Konstitusi.
Dalam mendukung peningkatan ekosistem ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah telah menginisiasi terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Dalam RPP tersebut, Kementerian ESDM bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.