Syamsuddin berharap hasil klarifikasi terkait kebocoran informasi dan dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM tersebut dapat segera rampung pekan ini.
Rencana pengembangan PLTN di Indonesia terus berjalan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25/2023 tentang Wilayah Pertambangan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, pembatasan pembelian BBM Pertalite dengan menggunakan QR Code MyPertamina sejatinya tetap bisa berjalan tana revisi Perpres.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela.
Aspermigas memperingatkan Kementerian ESDM agar berhati-hati dalam menyusun peraturan menteri terkait insentif khusus untuk pengembangan migas nonkonvensional.
Menteri ESDM menghadiri rapat kerja bersama Komisi VII hari ini guna membahas sejumlah agenda, seperti perpanjangan izin ekspor konsentrat dan mineral.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementrian ESDM mengeluarkan peta rekomendasi Gunung Anak Krakatau (GAK) dengan aktivitas level III (Siaga).
Lima asosiasi pertambangan Indonesia yang terdiri dari IMA, Perhapi, Aspindo, APBI-ICMA dan APNI, menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1444 H, di Jakarta, Senin (15/5).
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi terkait kasus dugaan suap manipulasi pembayaran tukin pegawai di Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020-2022.
Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi memberikan ucapan selamat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dr. Arifin Tasrif dan Mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang....
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah rampung menjalani klarifikasi dengan Dewas terkait kebocoran informasi penyelidikan KPK di Kementerian ESDM.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diagendakan untuk dimintai keterangannya oleh Dewan Pengawas (Dewas) pada Kamis, 11 Mei 2023, besok.
Kementerian ESDM memberikan catatan bahwa, Pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batubara tidak boleh sampai memberatkan keuangan negara.
Dewas KPK mulai mengklarifikasi sejumlah pihak dalam rangka tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etik terkait kebocoran informasi penyelidikan KPK di Kementerian ESDM.