DPR menunda semua rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga saat ini. Hal itu diketahui dari adanya surat edaran yang dikeluarkan pimpinan DPR.

DPR bisa mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat memicu politisasi hukum. Kewenangan baru DPR ini tertuang pada revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib....

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyenggol Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan penjualan gas LPG 3 kilogram (kg).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Andreas Hugo Pareira menjelaskan, Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) bisa memperkuat fungsi pengawasan parlemen.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam menangani kasus pagar laut di Tangerang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen,....

Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengungkapkan pihaknya telah menjadwalkan kunjungan spesifik ke Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan memberikan klarifikasi soal revisi Tata Tertib (Tatib) DPR yang memberikan kewenangan lembaganya mencopot pejabat negara.

KPK menggeledah kediaman anggota DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan (HG) pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi perihal dana Corporate Social Responsibility....

Anggota Komisi XIII DPR Arisal Aziz mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo yang kembali mengizinkan pengecer berjualan elpiji bersubsidi 3 kg.

KLH diminta bersinergi dengan kementerian terkait dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan metode open dumping.

DPR bisa mencopot pejabat negara seperti Hakim MK, Hakim MA, Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua KPK merupakan bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Aturan....

JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Rapat kerja tersebut membahas masalah....

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan bahwa yang bisa mencopot pimpinan KPK hanya presiden dan putusan PTUN. Hal itu merespons DPR yang merevisi tata tertib.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bersama pimpinan Komisi VI DPR meninjau sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) dan sub pangkalan di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2025).Dasco....

DPR bisa mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim Mahkamah Agung (MA) sebagaimana revisi Tata Tertib (Tatib) DPR dinilai inkonstitusional. Tak hanya itu, DPR juga sewaktu-waktu dapat menghentikan....

DPR bisa mencopot pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang ditetapkan dalam rapat paripurna.....

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendorong kasus Agustino yang tewas ditembak oknum polisi Briptu AR pada 7 April 2023 diproses seadil-adilnya.

DPR bisa mengganti pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Hal itu merujuk revisi...

Keputusan DPR yang memperluas kewenangannya untuk mengevaluasi pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna terus menuai kritikan.