Perpres EBT sudah diplenokan di Kementerian Hukum dan HAM, dan dalam waktu ini akan diserahkan kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih jauh.

Pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk memastikan ketersediaan energi di masa mendatang. Targetnya, pada 2025 bauran EBT mencapai 23%.

Mengingat cadangannya yang menipis, peralihan penggunaan energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan sebab

Akhir tahun ini JSKY berencana mengoperasikan pabrik kedua di Cisalak. Selain untuk pasar dalam negeri, produk JSKY juga diekspor ke Kanada, AS, Jepang, China, Singapura, Jerman, Filandia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, pasar baru EBT dilakukan melalui program renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed).

Indonesia saat ini masih didominasi oleh energi fosil yakni sekitar 91% antara lain batu bara, minyak dan gas bumi dan baru sekitar 9,15% dipenuhi dari EBT.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) diyakini akan berdampak signifikan bagi pengurangan emisi gas rumah kaca dan menciptakan lapangan kerja baru.

Langkah Menteri BUMN yang meminta Kementerian ESDM untuk mendorong industri menggunakan listrik PLN memang tepat. Kalau tidak, alamat cilaka buat PLN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai salah satu Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di masa mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andhika Prastawa mengatakan, implementasi pengembangan energi surya di Indonesia sering kali tidak konsisten.

Dengan Perpres ini nantinya akan ada kompensasi yang disiapkan pemerintah untuk menutupi gap jika ada perbedaan harga antara biaya produksi PLN dengan harga dalam Perpres

Kadin Indonesia mengusulkan pemberian insentif tax holiday dan tax allowance khusus bidang energi baru dan terbarukan (EBT) dapat diberikan untuk jangka waktu yang panjang.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memaparkan sejumlah hambatan yang dialami pelaku usaha dalam pengembangan investasi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT).

Menteri ESDM menyatakan bahwa kunci peningkatan pemanfaatan EBT adalah perbaikan harga tarif listrik lebih kompetitif yang dapat menjamin investasi para investor dapat kembali.

Menurut METI, PLN punya pandangan berbeda terhadap payung hukum karena merasa tidak ada kewajiban untuk ikut mengembangkan EBT.

Hambatan dalam pengembangan EBT di Indonesia adalah belum adanya payung hukum yang mengatur secara keseluruhan.

Resesi ekonomi yang menerjang Australia ternyata tidak menyurutkan investasi Negeri Kanguru tersebut di Indonesia. Rencananya Negeri Kanguru tersebut akan berinvestasi EBT di RI.

Salah satu yang potensial digarap adalah biomassa karena bahan baku mudah didapat yakni limbah tanaman atau tumbuhan. Contohnya pembuatan bioetanol dari aren dan sagu.

Pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan presiden yang mengatur harga listrik energi baru terbarukan. Aturan itu bisa mengatasi kendala-kendala yang ada.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengungkapkan 24 pembangkit listrik EBT belum mendapatkan pendanaan padahal PPA telah diteken tiga tahun lalu.