Langkah Menteri BUMN yang meminta Kementerian ESDM untuk mendorong industri menggunakan listrik PLN memang tepat. Kalau tidak, alamat cilaka buat PLN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai salah satu Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di masa mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andhika Prastawa mengatakan, implementasi pengembangan energi surya di Indonesia sering kali tidak konsisten.

Dengan Perpres ini nantinya akan ada kompensasi yang disiapkan pemerintah untuk menutupi gap jika ada perbedaan harga antara biaya produksi PLN dengan harga dalam Perpres

Kadin Indonesia mengusulkan pemberian insentif tax holiday dan tax allowance khusus bidang energi baru dan terbarukan (EBT) dapat diberikan untuk jangka waktu yang panjang.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memaparkan sejumlah hambatan yang dialami pelaku usaha dalam pengembangan investasi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT).

Menteri ESDM menyatakan bahwa kunci peningkatan pemanfaatan EBT adalah perbaikan harga tarif listrik lebih kompetitif yang dapat menjamin investasi para investor dapat kembali.

Menurut METI, PLN punya pandangan berbeda terhadap payung hukum karena merasa tidak ada kewajiban untuk ikut mengembangkan EBT.

Hambatan dalam pengembangan EBT di Indonesia adalah belum adanya payung hukum yang mengatur secara keseluruhan.

Resesi ekonomi yang menerjang Australia ternyata tidak menyurutkan investasi Negeri Kanguru tersebut di Indonesia. Rencananya Negeri Kanguru tersebut akan berinvestasi EBT di RI.

Salah satu yang potensial digarap adalah biomassa karena bahan baku mudah didapat yakni limbah tanaman atau tumbuhan. Contohnya pembuatan bioetanol dari aren dan sagu.

Pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan presiden yang mengatur harga listrik energi baru terbarukan. Aturan itu bisa mengatasi kendala-kendala yang ada.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengungkapkan 24 pembangkit listrik EBT belum mendapatkan pendanaan padahal PPA telah diteken tiga tahun lalu.

Pemerintah dipastikan akan kesulitan mengejar target bauran EBT 23% pada 2024 mendatang apabila Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan Perpres Harga Khusus EBT.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, per Mei 2020 realisasi pertambahan energi baru terbarukan di Indonesia sudah mencapai 14,2%.

PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) mulai melakukan Go Live Komersial Co-Firing Biomassa PLTU Paiton 2 x 400 MW.

PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) anak usaha PT PLN (Persero) melaksanakan Go Live Komersial Co-Firing Biomassa PLTU Paiton berkapasitas 2 x 400 Megawatt (MW).

DPR akan membawa RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas sehingga dapat segera dibahas untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan di dalam....

Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan untuk meredam dampak covid-19 pada proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan sejumlah insentif dan kelonggaran pendanaan.