Bila selama ini penetapan kehalalan produk dilakukan MUI, Pasal 33 draf RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sama kepada Ormas Islam berbadan hukum.

Indonesia harus segera bangkit dari krisis akibat wabah pandemi virus Corona atau Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan di bidang regulasi.

Berbagai pihak berharap Omnibus Law ini bisa menjadi solusi atas persoalan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air.

Pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja khususnya klaster mengatur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.

Semangat memangkas perizinan usaha dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang tengah dibahas DPR dan pemerintah diapresiasi berbagai pihak.

Berbagai kalangan berharap keberadaan RUU Cipta Kerja nanti bisa mengurai tumpang tindih kebijakan yang berdampak pada buruknya iklim investasi di Indonesia.

Pakar Hukum Indriyanto Seno Adji memandang positif Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah.

Pemerintah tengah melakukan terobosan baru dalam mengatur sektor UMKM. Upaya itu terwujud dalam RUU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat klaster UMKM.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis dengan diundangkannya RUU tersebut dapat membuat Indonesia menjadi negara terdepan se-ASEAN.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR masih terus fokus menuntaskan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Peneliti Senior Formappi, Lucius Karus menilai keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP setelah DPR menyetujui RUU ini sebagai inisiatif mereka tentu saja untuk sementara waktu memberikan....

RUU Cipta Kerja bisa menyediakan kemudahan-kemudahan berinvestasi dan membuka usaha yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi memastikan, DPR selalu melibatkan masyarakat dalam pembahasan draf RUU Ciptaker.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi Umarsyah mendukung DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.

Perizinan dan investasi daerah merupakan salah satu klaster yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Karena itulah Apkasi berharap regulasi ini bisa menjadi jawaban masalah investasi di daerah.

Keterpurukan kondisi Indonesia saat ini akibat pandemi virus Corona, dinilai bisa diperbaiki secara perlahan melalui pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ekonom Unair Wasiaturrahma berpendapat momen pasca pandemi covid-19 merupakan peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi.

Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wasiaturrahma menilai, momen pasca pandemi Covid-19 merupakan peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi.

PBNU memberi catatan bahwa harus dipastikan pemerintah melakukan jemput bola dan menfasilitasi sertifikasi halal, dan sistem halal benar-benar satu pintu jenis perizinan yang lain.

Ekonom dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Wasiaturrahma menilai pemulihan ekonomi pasca COVID-19 merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang....