Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha menyoroti penanganan hukum kasus sejumlah mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ganjar Pranowo menilai UU Cipta Kerja sebagai jalan tol bagi kepala daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan daerah yang dalam penyelesaiannya terkendala banyaknya regulasi.

Untuk mewujudkan tujuan UU Cipta Kerja, peneliti Indef menerangkan perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) Birokrasi yang profesional.

Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap, pemerintah menyelesaikan persoalan investasi dan berusaha melalui aturan turunan UU Cipta Kerja yang tengah disusun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai UU Cipta Kerja merupakan reformasi fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat,

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Paulus Totok Lusida meminta pengembang dilibatkan dalam menyusun aturan UU Cipta Kerja.

Keberadaan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diyakini akan menggairahkan iklim investasi di daerah dan pusat.

Kementerian Koordinator (Kemeno) Bidang Perekonomian memastikan hadirnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, akan memangkas birokrasi yang berbelit-belit selama ini

Keberadaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ternyata memberikan keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud menuturkan, UU Cipta Kerja dibuat tak hanya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan transformasi....

Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemohon yakni KSPI dan KSPSI membacakan pokok permohonan.

Survei Hipmi menyebut hanya 3% mahasiswa yang ingin jadi pengusaha. UU Cipta Kerja diharapkan memacu minat mahasiswa untuk menjadi pengusaha setelah lulus.

Sidang perdana judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dilaksanakan besok, Selasa (24/11/2020) di Mahkamah Konstitusi.

Dalam mendukung peningkatan ekosistem ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah telah menginisiasi terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Dalam RPP tersebut, Kementerian ESDM bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.

Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Kota Tangerang Selatan menyebut, soal perizinan usaha dalam UU Cipta Kerja menjadi poin penting dan beri kepastian bagi investor dalam memulai usaha.

Penyusunan draf RPP dan RPerpres sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja hampir rampung. Airlangga Hartarto menerangkan perizinan berusaha berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian

Pengamat industri pariwisata Muslim Jayadi mengatakan, ada sejumlah manfaat Undang-Undang (UU) no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap industri sektor pariwisata.

Menko Airlangga Hartarto menerangkan, pemerintah akan segera menetapkan para Ahli dan Tokoh Nasional yang mewakili beberapa sektor utama di Undang-undang (UU) Cipta Kerja, untuk duduk di Tim Serap Aspirasi.

Dihadirkannya UU Cipta Kerja, kata Ekonom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta M. Ridwansyah, untuk memperbaiki regulasi dan birokrasi karena selama ini menghambat investasi dan juga penciptaan lapangan kerja.