Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur (Jatim) mendorong percepatan perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus menggenjot dan mengakselerasi cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI APBD I dan II.

Bupati Barru Suardi Saleh menerima penghargaan BPJS atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC) Penduduk Terdaftar Dalam Program JKN-KIS Tahun 2021

Kementerian ATR/BPN menegaskan keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai prasyarat peralihan hak jual beli tanah tidak menghambat pelayanan yang sudah ada sebelumnya.

Selama penerapan lockdown itu, BPJS Kesehatan Parepare mengoptimalkan layanan online guna memastikan layanan tetap bisa dilakukan kepada masyarakat.

Ketentuan BPJS Kesehatan menjadi syarat masyarakat agar dapat mengakses sejumlah pelayanan publik, dinilai harus dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan.

Cek nomor BPJS Kesehatan dengan NIK bisa dilakukan melalui berbagai perangkat. Pengecekan bisa dilaksanakan secara online ataupun offline.

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti meluruskan, kabar yang beredar bahwa kartu BPJS Kesehatan akan jadi kewajiban untuk semua layanan publik yang berlaku 1 Maret 2022 tidak benar.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang kini menjadi syarat untuk mengakses fasilitas dan layanan publik adalah upaya pemerintah menjamin kesehatan dan....

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meraih penghargaan tertinggi se-Asia Pasifik dari asosiasi jaminan sosial internasional (ISSA).

BPJS Kesehatan tercatat memperoleh 3 penghargaan dalam kategori Certificates of Merit with Special Mention, 11 penghargaan untuk Certificates of Merit, dan 3 penghargaan kategori Attestations.

Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol Hendra Rochmawan menuturkan akan mendukung kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.

Masyarakat yang akan mengurus keperluan publik seperti SIM, STNK, melaksanakan ibadah Haji, hingga kepengurusan jual beli tanah wajib menjadi peserta BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.....

BPJS Kesehatan akan menjadi syarat sejumlah layanan publik mulai dari pembuatan SIM, STNK, hingga SKCK, jual beli tanah, umrah dan naik Haji. Menanggapi hal itu, ekonom menilai kebijakan memaksa yang....

Kebijakan menjadikan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat beberapa hal, mulai dari pembuatan SIM, STNK hingga SKCK menurut ekonom, dirasakan waktunya kurang tepat.

Pemerintah mewajibkan masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan agar bisa membuat SIM, STNK, melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahkan menjual beli tanah. Ketentuan itu tercantum dalam Instruksi Presiden....

Keberadaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ditanggapi oleh Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti buka suara terkait ramainya isu kepesertaan BPJS Kesehatan jadi syarat untuk mengurus SIM hingga naik haji.

Ada pro dan kontra di masyarakat soal syarat kepersertaan BPJS Kesehatan dalam pengurusan pembuatan SIM, STNK, kenaikan ibadah haji hingga kepemilikan rumah/