Penasaran berapa gaji anggota komite dan jajaran komisioner dan deputi komisioner BP Tapera yang bakal mengelola potongan gaji 3% karyawan untuk iuran Tapera, berikut rinciannya.
Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK.
Teknologi Informasi merupakan salah satu ilmu dengan bidang pengetahuan yang kompleks. Ini informasi 2 jurusan kuliah IT paling diincar banyak perusahaan dengan gaji puluhan juta.
Menko Airlangga Hartarto buka suara mengenai iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini tengah ramai diperbincangkan, usai ada kewajiban bagi karyawan swasta.
Heboh ketentuan kewajiban iuran untuk Tapera bagi para pekerja yang tercantum dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, mendapatkan respons keras dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Rencana pemerintah memotong gaji pekerja termasuk karyawan swasta untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memicu polemik di masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang mengkritisi bahkan....
Kebijakan pemotongan gaji bagi pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera bakal diterapkan sebesar 3%. Pungutan untuk iuran Tapera hanya akan membebani buruh.
Iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikenakan pada para pekerja, termasuk pekerja swasta menjadi topik panas di kalangan masyarakat. Warga di Jakarta Selatan pun menanggapi pula tentang....
Pengamat Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Undip menilai pemerintah tidak bisa menerapkan potongan yang sama 3 persen gaji kelas pekerja.
Polemik PP Nomor 21 Tahun 2024 perihal pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, menuai penolakan serempak. Tak hanya buruh, pengusaha menolak pemotongan gaji.
Polemik PP Nomor 21 Tahun 2024 perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024, menuai pro dan kontra.
Heru Pudyo Nugroho kini jadi sosok yang menuai banyak sorotan usai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, sebagai Komisioner Tapera.