Munculnya wacana menjadikan Gedung DPR sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC), ditanggapi Pimpinan DPR dengan melakukan observasi kondisi Gedung DPR.
Dokter Tirta mengusulkan agar halaman gedung parlemen di Senayan dijadikan sebagai rumah sakit darurat (RSD) Covid-19 untuk membantu RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang kapasitasnya penuh.
Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI berhasil mengambil alih Gedung DPR RI dari penguasaan para teroris sekaligus sukses menyelamatkan sejumlah pejabat negara dari aksi penyanderaan yang menguasai....
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi kuliah umum di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Jumat (21/5/2021). Para mahasiswa yang ikut aksi tersebut belajar dengan mata kuliah pendidikan politik.
Ruang doa Gedung Parlemen Australia kerap digunakan untuk bercinta. Bahkan, pekerja seks perempuan dan laki-laki kerap disewa untuk puaskan birahi anggota parlemen.
Komisi III DPR menyetujui Komjen Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Ia telah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.
Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo tiba di Gedung DPR RI, Rabu (20/1). Listyo Sigit Prabowo siap menjalani fit and proper test di hadapan Komisi III DPR
Sejak 8 Desember lalu, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memperketat aturan bagi ASN, pegawai maupun tamu yang hendak memasuki Kompleks Parlemen, Senayan.
Gedung DPR, Senayan, Jakarta resmi ditutup sementara. Penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh area gedung. Penutupan berlangsung pada 22-23 Oktober 2020.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa Gedung DPR/MPR akan di-lockdown atau ditutup sementara, mulai pekan depan hingga 8 November 2020.
Sebagai bentuk aksi protes masyarakat terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, hari ini sejumlah akun seller ditemukan menjual Gedung DPR beserta isinya.
Polda Metro Jaya meminta masyarakat untuk tak menyebarkan video-video lama soal demonstrasi yang bisa menyesatkan. Selama masa pandemi Covid-19 ini masyarakat pun diminta tidak menggelar aksi unjuk rasa.
Seller di platform e-commerce ngotot menjual Gedung DPR sebagai bentuk kekecewaan masyarakat setelah DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.