Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak melanjutkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersikeras meminta adanya pembahasan ulang terhadap isi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapatkan banyak penolakan dari kalangan muslim, termasuk inisiator Masyumi Reborn Ahmad Yani.

Penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kian meluas. Mereka mendesak agar DPR tidak melanjutkan pembahasan RUU kontroversial tersebut.

RANCANGAN Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sangat menarik menjadi kajian dan pembahasan publik.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rifqi Karsayuda menyatakan partainya menolak seluruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi respons publik, fraksi DPR, kalangan purnawirawan TNI, bahkan pemerintah yang sangat hati-hati soal RUU HIP.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menilai Pancasila sudah final sehingga pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memasukkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang....

RUU HIP menuai kontroversi di kalangan masyarakat, salah satu yang menyatakan penolakan keras adalah organisasi dakwah dan pendidikan Mathlaul Anwar yang berdiri di Banten sejak tahun 1916.

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan sikap pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menuai polemik di masyakat.

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menyatakan, pihaknya ikut merespons terkait Maklumat MUI nomor : Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 dalan sikapnya terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang akan....

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M. Ali menegaskan, Fraksi Partai Nasdem DPR menyatakan tetap konsisten pada sikapnya untuk menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP hingga TAP MPRS No. 25/1966

Disetujuinya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai RUU inisiatif DPR pada masa sidang lalu menuai beragam tanggapan di antaranya kritik dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pernyataaan sikapnya terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini dibahas di DPR.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa menilai, ideologi Pancasila sudah sangat tepat, sehingga tidak perlu lagi dibuat undang-undang (UU).

Wasekjen DPP PBB, Meridian Ramadir menyatakan upaya upaya untuk memperlemah dan menghapus sejarah kebiadaban PKI secara sistematis melalui RUU HIP harus dilawan dengan segala mekanisme kontitusional.

Fraksi PKS DPR menyatakan menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ke dalam RUU HIP.

Fraksi PPP meminta adanya sejumlah perbaikan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini sudah selesai dibahas di tingkat Panja namun belum disahkan oleh DPR.