DPR RI hari ini menggelar rapat pripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Dalam kesempatan ini, Ketua DPR Puan Maharani dikabarkan absen dalam rapat paripurna yang bakal menggulirkan....
Fraksi PKB menggulirkan wacana hak angket kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).
DPR RI menggelar rapat pripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Rapat digelar di tengah menguatnya wacana hak angket terkait Pemilu 2024.
DPR akan menggelar rapat paripurna pada hari ini. Forum tertinggi di parlemen ini dilaksanakan dalam rangka membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
Pimpinan DPR memastikan Gubernur DKI Jakarta tetap dipilih rakyat secara langsung. Hal itu merespons progres pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Ibu Kota Negara dipindahkan ke IKN Nusantara,....
Steering Committe Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi Afandi Ismail mengatakan, 5 ribu orang dari berbagai elemen akan menggelar aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, besok, Selasa (5/3/2024).
Caleg DPR RI dari Partai Perindo dapil Sulawesi Utara (Sulut) Krets Mamondole mengalami penurunan jumlah suara di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.
Devara Putri Prananda (DV), tersangka pembunuhan terhadap Indriyana Dewi Eka Saputri ternyata Caleg DPR RI Dapil Jabar IX (Subang, Sumedang, dan Majalengka).
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan tidak adanya sikap serius dari DPR dalam menanggapi dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Spektrum Oposisi Terpimpin mendorong agar koalisi pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggulirkan hak angket DPR terkait Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi semakin banyaknya pihak yang gencar mendorong pemimpin partai politik (parpol) untuk menggunakan Hak Angket DPR.
Relawan Demokrasi untuk keadilan (Reduk) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Lebak, Banten, Sabtu, (2/3/2024). Mereka menolak hasil Pemilu 2024.
Wacana anggaran program makan gratis dari dana BOS dipertanyakan banyak kalangan, salah satunya DPR. Jika wacana ini direalisasikan maka alokasi dana BOS dari APBN harus naik hingga 1.000%.
Pakar hukum tata negara Refly Harun turun langsung dalam unjuk rasa di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024) siang.