Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50....
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan nilai hasil verifkasi Monitoring Center for Prevention (MCP)....
Percepat kawasan konservasi di Indonesia, Kemendagri bersama Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Universitas Indonesia (UI) menerbitkan buku Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif....
Kemendagri tengah mencari format terbaik terkait sistem pemerintahan di DKI Jakarta apabila nantinya status Ibu Kota Negara (IKN) sudah berpindah ke Kalimantan.
Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang menjadi juara Pekan Inovasi Desa Kelurahan (Pindeskel) 2022
Pemda diimbau segera menyusun Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pasalnya, masih ada 133 daerah belum memiliki aturan KTR berdasarkan catatan Kemendagri.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi aplikasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) secara virtual. Indeks tersebut disusun untuk....
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri mendukung peningkatan tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kemendagri.
Kemendagri sudah mengembalikan surat permohonan pencabutan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang penggusuran tersebut ke Pemprov DKI agar dikaji kembali.
Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya kepada Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas mendapat apresiasi dari Kemendagri.
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Caranya dengan melakukan pengawasan yang efektif....
Kamoro dan Amungme mewakili Kepala Suku di Papua, Gergorius Okoare meminta pemerintah pusat dalam hal ini Istana dan Kemendegari segera menetapkan Plt. Gubernur Papua yang ditinggal Lukas Enembe.