Kasus dugaan pembobolan data BPJS Kesehatan mendorong instansi atau lembaga lain yang menghimpun data kependudukan untuk tetap berhati-hati. Salah satu instansi tersebut yakni BPJS Ketenagakerjaan atau....
Kasus kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan, Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Kominfo, mengaku telah melakukan langkah antisipasi agar persebaran data pribadi tak lebih luas.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bakal memanggil Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, terkait dengan dugaan bocornya data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI).Direktur....
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) buka suara menanggapi dugaan bocornya data kependudukan yang ramai dibahas di sosial media.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti beserta jajaran di Mabes Polri, Selasa (20/4/2021).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mempertanyakan masalah kartu dari BPJS kesehatan yang ada di Desa Terawan, Seruyan Raya yang sampai saat ini tidak ada pemiliknya.
Pemerintah menetapkan Duta BPJS Kesehatan sebagai penerima vaksin Covid-19 tahap kedua. 1.569 orang duta BPJS Kesehatan menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.
Mantan Jubir Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto resmi menjabat Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Presiden Jokowi hari ini diagendakan melantik sejumlah pejabat. Di antaranya adalah jajaran Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan periode 2021-2026.
Berdasarkan konfirmasi Staf Ahli Menteri Kesehatan yang ditunjuk sebagai ketua dewan pengawas (dewas), jajaran dewas dan direksi BPJS Kesehatan akan dilantik Senin (22/2).
Mandiri Hospital Application Solution adalah layanan berbasis web untuk membantu proses adminstrasi transaksional faskes yang dapat diakses di mana dan kapan saja.
BPJS Kesehatan diharapkan meninjau kembali kenaikan tarif, hususnya untuk tarif kelas 3 yang diberlakukan sejak tahun lalu berdasarkan Perpres No 64 Tahun 2020.