Rentenir menjadi musuh bersama. Pencairan yang mudah, tidak ribet dan cepat membuat pinjaman dari rentenir ini disukai masyarakat terutama kalangan pelaku usaha
Upaya pengawasan dan penindakan pelaksanaan prokes di tempat usaha terus digencarkan. Pemprov DKI memberikan imbauan tegas hingga pendisiplinan prokes.
Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang mendukung pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas pelaku usaha agribisnis melalui ekosistem digital terintegrasi.
Indonesia Halal Industry Award merupakan ajang pemberian penghargaan pelaku industri halal yang berperan aktif dalam memajukan dan mengembangkan produknya.
Pelaku usaha mengharapkan insentif yang berkelanjutan pada 2022. Dari sisi perbankan juga diharapkan lebih fleksibel dalam melakukan proses pengajuan KPR.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengapresiasi pemerintah daerah dan para pelaku dunia usaha yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan jaminan sosial
Dampak banjir ikut mengganggu stabilitas bahan-bahan pokok di Kota Makassar. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga akibat suplai barang yang tersendat.
Sertifikasi CHSE sangat krusial dan penting dalam upaya memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memaparkan potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan yang dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha.
Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh pelaku usaha berani menyuarakan kesulitan yang dialami ketika menjalankan bisnisnya.
Transaksi perdagangan digital diproyeksikan mencapai Rp330,7 triliun pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat Rp 235 triliun.
Dengan go-digital , pelaku usaha bisa memanfaatkan Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia (PSBBI) sekaligus membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Bantuan itu akan disebar di 38 Kabupaten Kota yang ada di 11 provinsi di seluruh Indonesia dengan besaran Rp600.000 per bulan dan diberikan langsung untuk tiga bulan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan setidaknya 334 pelaku usaha merupakan pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK 2004 - 31 Maret 2021.