Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Dhani mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto usai silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025). Pesannya yakni mereka diminta....
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Erick dinilai menciptakan budaya kerja BUMN yang lebih efektif dan efisien.
Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepenuhnya akan menanggung biaya kegiatan retreat kepala daerah. Retreat bakal digelar di Lembah....
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak boleh naik meski saat ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran
Kabar baik untuk mahasiswa, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pastikan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan PHK terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga negara yang terimbas efisiensi anggaran.
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso (tengah), dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks....
JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai (kiri), Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy O.S. Hiariej , mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,....
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan penjelasan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terkait efisiensi anggaran di Jakarta, Kamis (13/2/2025). Kementerian Pemuda dan Olahraga....
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Rapat tersebut membahas anggaran....
Akademisi Ubedilah Badrun menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk dalam menggunakan anggaran.
Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2025 resmi dipangkas sebesar Rp8,99 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut diajukan Menkeu Sri Mulyani dan telah disetujui DPR.
Menhub Dudy Purwagandhi melaporkan Kemenkeu telah menyetujui penambahan alokasi anggaran Rp4,1 triliun untuk pagu anggaran Tahun 2025 setelah sebelumnya terkena efisiensi anggaran.
Di hadapan anggota Komisi XI DPR, Menkeu Sri Mulyani menyebut program-program pemerintah apa saja yang tidak akan menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.
Menteri Erick Thohir memastikan, tidak ada pengurangan pegawai di lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas karena adanya efisiensi anggaran K/L.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan belum ada anggaran yang direalisasikan untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa anggaran BNPB untuk 2025 kena efisiensi sebesar Rp470,9 miliar.