Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, ada upaya menciptakan calon tandingan di pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Kasus dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Pilkada Jakarta 2024 harus diusut tuntas.

Juru Bicara dan Koordinator Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan merespons terkait viralnya dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Dharma Pongrekun-Kun....

NIK yang ada di KTP dicatut untuk calon independen yang bertarung di Pilkada Jakarta juga dialami oleh pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat.

Muhaimin Iskandar meminta Komisi II DPR ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan KTP warga Jakarta yang dicatut untuk kebutuhan syarat pencalonan pasangan independen Dharma-Kun.

Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun kembali menjadi perhatian. Baru-baru ini, ia dikabarkan telah lolos tahap verifikasi sebagai calon independen di Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menilai pelaku yang mencatut NIK atau KTP warga untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana perlu ditelusuri.

Pencatut Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga untuk mendukung calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024 bisa dipidana.

Kasus penyalahgunaan KTP bisa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti akses perbankan/keuangan, pengajuan pinjaman online, pembobolan rekening pribadi hingga urusan politik

Cara melaporkan NIK atau KTP warga Jakarta yang dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024 menarik untuk diketahui.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua anaknya Anies Baswedan dicatut untuk mendukung calon independen atau perseorangan Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua anaknya dicatut untuk mendukung calon independen atau perseorangan Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan....

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah eks anggota DPR Miryam S. Hiryani ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Lembaga Antirasuah pun bersurat ke Direktorat Jenderal Imigrasi....

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Anggota DPR, Miryam S Haryani terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Eks anggota DPR, Miryam S Haryani (MSH) memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Pemanggilannya ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP.

Mantan Anggota DPR, Miryam S Haryani (MSH) dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP pada Jumat (9/8/2024).

Saksi Iksan AR, mengaku KTP-nya pernah dipinjam oleh Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh untuk pembelian mobil. Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU....

Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh disebutkan pernah membeli mobil Alphard dan motor Nmax menggunakan KTP milik kakaknya, Edy Ilham Shooleh.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menargetkan 100% perekaman KTP untuk pemilih pemula. Tujuannya agar mereka dapat terlibat aktif dalam Pilkada 2024.

Meski sudah tinggal kurang lebih 20 tahun di rumahnya sendiri, seorang pria di Surabaya mengaku kesulitan membuat kartu identitas penduduk (KTP). Pasalnya, kehadirannya ditolak segelintir warga.