KUHP Pasal 100 terbaru yang disahkan pada 6 Desember 2022 ini tengah jadi sorotan. Sebab, pasal tersebut memiliki celah yang diduga dapat dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo.

Peran Prof Sudarto dinilai cukup memberikan pengaruh terhadap dibentuknya KUHP di Indonesia, yang telah disahkan menjadi UU di DPR akhir tahun 2022 lalu.

Anggota Tim Ahli Hukum Perundangan-undangan Wantimpes Henry Indraguna menilai vonis mati terhadap Ferdy Sambo tidak bisa dikaitkan dengan UU KUHP terbaru yang membuka peluang terpidana mati menjadi penjara....

Pakar Yakin Pembaruan Hukum Nasional lewat KUHP Akan Berlangsung Baik

Sosialisasi KUHP Nasional dirancang bukan hanya mendiseminasikan kepada masyarakat namun juga berdialog langsung dengan penyusunnya tentang KUHP Nasional atau KUHP Baru.

Indonesia segera memasuki era hukum pidana yang lebih sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Hal ini karena Indonesia telah berhasil mengundangkan KUHP baru.

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Semarang, Rabu (1/2/2023).

Salah satu perbedaan mendasar KUHP baru dengan KUHP kolonial adalah pengedepanan norma restorative justice. Artinya hukuman menitikberatkan pada pemulihan keadilan.

KUHP nasional dinilai sangat futuristik karena memuat norma yg dapat menjangkau kebutuhan hukum di masa mendatang. Untuk itu pembentuk KUHP ini layak diapresiasi.

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Pontianak, Rabu (18/1/2023).

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember I Gede Widhiana menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru bersifat universal dan mengakomodasi prinsip keadilan.

Terdakwa kasus penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kuat Maruf dituntut hukuman 8 tahun penjara.

Pada Pasal 155 UU No 40/2007 ditegaskan bahwa pengurus dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) baru layak disebut KUHP nasional. Kehadirannya patut disambut baik dan harus benar-benar disosialisasikan ke tengah masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti KUHP, dinilainya ada sejumlah aturan yang berpeluang menjadi pasal karet.

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) kembali menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Sosialisasi norma serta pasal-pasal dalam KUHP baru terus digencarkan. Sosialisasi KUHP merupakan tanggung jawab dari semua pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan dianggap memiliki sejumlah keunggulan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, adanya dampak dari disahkannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam KUHP bagi jurnalis.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanuddin, Prof Said Karim menjelaskan tentang unsur ketenangan dalam Pasal 340 KUHP, terkait kasus pembunuhan Brigadir J.