Proses mediasi dalam sidang lanjutan kasus gugatan Fara Luwia selaku pendiri PT. Lumbung Padi Indonesia (LPI) terhadap dua anak usaha Wilmar Group, belum mencapai titik temu.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memperkirakan anggaran infrastruktur nasional mencapai angka USD450 miliar atau setara Rp6.493 triliun

Peraturan Menteri BUMN ini merupakan representasi dari amanah UU Cipta Kerja yang mengharuskan adanya pemindahtanganan aset perseroan negara kepada LPI.

LPI diharapkan bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, karena dari sisi pembangunan infrastruktur memang membutuhkan dana jangka panjang.

Pemerintah diminta awasi ketat dana pengelolaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang disebut juga dana abadi SWF RI. Sebab, lembaga besutan pemerintah itu tidak berada di bawah pengawasan BPK.

Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng mencatat, ada dua pertimbangan yang menjadi perhatian investor ketika berinvestasi di LPI, yakni risiko dan return.

LPI sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan investasi jalan tol di Indonesia. Termasuk juga bagi perseroan, karena akan memberikan solusi baru pendanaan.

Lembaga Pengelola Investasi menjadi sumber pendanaan bagi Jasa Marga untuk mendaur ulang proyek jalan tol yang akan dilakukan ataupun membagun proyek baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kerja sama dengan seluruh pihak, termasuk Dubai Islamic Bank, untuk mendukung recovery ekonomi akan terus didorong.

Pemerintah mencatat Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) memiliki daya tarik tersendiri bagi investor asing. Setidaknya ada tiga aspek yang menjadi keunggulan LPI.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kehadiran SWF akan menjadi sumber pendanaan alternatif karena potensi dana kelolaannya cukup besar.

Chatib Basri menyebut peran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) akan sangat potensial untuk menarik investor masuk ke Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut para pebisnis global menaruh kepercayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan investasi melalui skema LPI.

Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2021. Beleid ini mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan LPI dan entitas lainnya.

Dalam pengelolaan aset, LPI dapat menunjuk manajer investasi untuk mengelola investasi sesuai kebijakan investasi LPI yang diatur dalam perundang-undangan.

LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan, tulis Pasal 5 dalam aturan tersebut dikutip Senin....

Praktisi menerangkan, LPI mengemban tugas mulia guna mendatangkan modal dari negara asing dan menurutnya bukan pekerjaan mudah.

Menkeu Sri Mulyani memposting, foto-foto bersama dengan Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dalam akun media sosial.

Kinerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mendatangkan Investasi akan tergantung pada cara pemerintah dalam menawarkannya, meskipun ekonomi dunia tengah lesu.

Menteri BUMN sekaligus anggota dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Erick Thohir menilai LPI akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.