Komunitas KRL menolak rencana subsidi tarif berbasis NIK. Alasannya, penerapan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan dapat mempengaruhi kampanya penggunaan transportasi publik.

Ramai dibahas soal tarif KRL Commuter Line naik dengan cara menentukan besaran subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025. Wacana tersebut mendapat beragam kritikan dari sebagian....

Presiden Joko Widodo mengaku belum mengtahui terkait subsidi tarif KRL berbasis NIK. Presiden mengatakan bahwa belum ada rapat terkait hal itu.

Kementerian Perhubungan penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK ilakukan dengan harapan pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta meloloskan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai calon independen karena tetap memenuhi syarat dukungan

LBH Yusuf terus berkomitmen mengawal pemilu jurdil bagi tegaknya demokrasi elektoral. Dalam Pilkada Jakarta 2024, LBH Yusuf menyoroti dugaan pencatutan NIK.

Kasus dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Pilkada Jakarta 2024 harus diusut tuntas.

Juru Bicara dan Koordinator Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan merespons terkait viralnya dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Dharma Pongrekun-Kun....

Beberapa warga Jakarta mengeluhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tercatut sebagai pendukung calon independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar terbaru terkait pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pergub DKI terbitkan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Simak artikel ini untuk mengetahui cara dan ketentuannya.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak dari masyarakat, seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan setiap satu tahun sekali, termasuk di DKI Jakarta

Saat ini masyarakat di DKI Jakarta mendapat keringanan membayar pajak dengan adanya pembebasan pokok PBB-P2 seiring dengan diterbitkannya Pergub Nomor 16 Tahun 2024.

Pemadankan NIK sebagai NPWP berakhir hari ini, Minggu (30/6). Bagi yang belum mendaftar akan kesulitan mengakses layanan terkait perpajakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta telah menonaktifkan 284.614 Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta. Penonaktifan NIK KTP warga....

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedang melakukan program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan masih ada 681 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan batas waktu 30 Juni 2024.

Sebelum mendaftar CPNS 2024, ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan agar lolos ke tahap berikutnya. Ini 5 cara mengecek status NIK sebelum daftar CPNS 2024.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana menerapkan single id atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) KTP sebagai nomor SIM (Surat Izin Mengemudi) yang akan diberlakukan pada 2025.

Korlantas Polri mewacanakan nomor SIM diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan tersebut rencananya berlaku tahun 2025.