Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin akan melaporkan perkembangan dan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 secara lisan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi....
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengapresiasi Disdik Kota Bogor yang telah melaksanakan PPDB dengan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Tahun ajaran baru 2024 bagi siswa baru sudah mulai berjalan sejak pekan lalu. Namun, kondisi miris terjadi di ruangan kelas 1 SDN Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah.
Disdik DKI Jakarta memastikan tidak ada praktik manipulasi nilai rapor atau cuci rapor seperti yang terjadi di PPDB Depok. Ini karena sudah memakai aplikasi Sidanira.
Skandal cuci nilai rapor di SMPN 19 Depok, Jawa Barat mewarnai karut-marut proses PPDB 2024 hingga 51 calon peserta didik (CPD) dianulir dari delapan SMA Negeri.
Skandal mewarnai momentum Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Jawa Barat. Sebanyak 51 Calon Peserta Didik (CPD) asal SMPN 19 Kota Depok dianulir kelulusannya.
Kadisdik Kota Depok Siti Chaerijah menyebut 51 Calon Peserta Didik (CPD) lulusan SMPN 19 yang dianulir dalam seleksi PPDB 2024 oleh Disdik Provinsi Jawa Barat di delapan SMA Negeri Kota Depok karena ada....
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Jabar tahun ajaran 2024-2025.
Hari-hari terakhir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bekasi masih diwarnai tarik ulur keputusan. Dari informasi yang diterima di lapangan, ada rapat bersama antara Dinas Pendidikan dan DPRD terkait....
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pendidikan dan Pembangunan Manusia Agus Taufiq meminta Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani praktik jual beli....
Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 sudah selesai beberapa waktu lalu dan hasilnya sudah diumumkan, termasuk di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta
Wali Kota Semarang Mbak Ita menjamin anak pasangan suami istri (pasutri) tunanetra yang tertolak sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB SMA jalur afirmasi agar bisa bersekolah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti penyimpangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Kecewa dengan PPDB akibat sistem zonasi yang kacau, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mundur.
Kisruh PPDB jenjang SMA terjadi Jawa Tengah. Seorang anak keluarga miskin dari pasangan suami istri tunanetra ditolak mendaftar ke SMA Negeri di Semarang.
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin ikut menyoroti dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah. Kecurangan dalam proses PPDB disinyalir terus berulang.