Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat mewaspadai lonjakan harga komoditas pangan seperti telur hingga minyak goreng menjelang Idulfitri 2024.
Memasuki tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan fokus dalam pembangunan Light Rail Train (LRT) Bandung Raya dan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyelenggarakan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2023. Apresiasi....
KPU dan Pemprov Jabar melakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Kesepakatan untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar 2024 yang membutuhkan dana Rp1,104 triliun.
Pemprov Jabar menggelar program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Program tersebut berlaku dari tanggal 16 Oktober sampai 16 Desember 2023.
Pemprov Jawa Barat berencana menggandeng pelaku UMKM saat pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) secara komersial pada 1 Oktober 2023 mendatang.
Tiga hari menjelang purnatugas Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melantik sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemporv Jabar. Pejabat yang dilantik antara lain ASN
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Polda Jabar yang bertempat di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta No.748, Kota Bandung, Kamis (31/8/2023).
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan Samsat Digital Terminal Leuwipanjang Bandung bentuk komitmen Pemprov Jabar memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjalin kerjasama dengan 11 Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
Pemprov Jawa Barat baru saja meluncurkan aplikasi Singakota atau Sistem Informasi Pengawasan Koperasi Digital untuk mengawasi koperasi hasil inovasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jabar.
Bus Trans Pakuan Bogor menjadi feeder untuk Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam penataan transportasi umum yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jabar sepakat dirikan hunian layak dan terjangkau bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberi nama Griya Pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendirikan hunian layak dan terjangkau bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hunian tersebut diberi nama Griya Pekerja.
Pemprov Jawa Barat mulai memberlakukan sistem kerja dinamis atau work from anywhere (WFA) bagi para aparatur sipil negara (ASN) dan mengklaim sistem WFA