Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 menjadi Undang-Undang APBN 2023.
Kesepakatan Banggar DPR dengan pemerintah tentang KEM PPKF tahun 2023 yang diputuskan pada Juni 2022 lalu telah menjadi dasar pemerintah menyusun NK RAPBN 2023.
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp336,7 triliun.
Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% pada Q2 tahun 2022 menambah catatan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh di atas 5% selama tiga triwulan berturut-turut.
Ketua DPR Puan Maharani memperjuangkan anggaran subsidi untuk masyarakat miskin tetap ada di RAPBN 2023. Langkah ini dinilai merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat.
Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah memberi apresiasi atas Pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Lima berita pilihan dalam Sindo 5 News, Senin (16/8). Berita pertama, ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat berdesakan mengikuti vaksinasi covid-19 di SD Negeri 2 Citalang.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 harus tepat sasaran dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam Rancangan APBN 2022 diusulkan oleh Kementerian ESDM menjadi USD55-65 per barel. Angka ini lebih tinggi dari APBN 2021.
RUU APBN 2021 akan dibawa ke Sidang Paripurna, pemerintah diminta konsekuen agar afirmasi policy pemerintah melalui Bantuan Operasional Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan dilanjutkan.
Menkeu Sri Mulyani memastikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2021 bakal menjadi daya tahan ekonomi di tahun depan
Ekonom senior dari Indef Fadhil Hasan menilai, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah untuk tahun depan tidak akan tercapai, jika kesehatan tidak menjadi prioritas
RAPBN 2021 merupakan politik anggaran pemerintah yang prioritasnya salah arah. Pasalnya, penanganan kesehatan dibandingkan ketertiban dan keamanan lebih kecil anggarannya.
Belanja negara yang tergambar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 diharapkan menjadi instrumen pemulihan dari dampak pandemi.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, desain Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021 tidak kokoh.