Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep memberi selamat atas dilantiknya Puan Maharani sebagai Ketua DPR dan mendorong RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik. KPK berharap Anggota DPR RI yang baru ini bisa memprioritaskan RUU Perampasan Aset, Selasa (1/10/2024).

SP PLN meminta Komisi VII DPR periode 2024-2029 konsisten melanjutkan sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang menolak skema power wheeling dalam RUU EBET.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diminta dapat menjadi prioritas anggota DPR periode 2024-2029 yang akan dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024.

DPR RI sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Pertahanan RI dengan lima negara dalam rapat paripurna, Senin (30/9/2024).

DPR sepakat mengesahkan RUU Kerja Sama Pertahanan RI dengan lima negara dalam rapat paripurna. Adapun kelima RUU itu terkait kerja sama internasional di bidang pertahanan dengan negara India, Brasil,....

DPR menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan oleh periode selanjutnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyiapkan kabinetnya menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Kamis (19/9/2024) yang menetapkan produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki sebagai produk....

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menolak usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam RUU tentang pelayaran.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045

DPR RI sepakat mengesahkan (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU.

DPR sepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi UU.

SP PLN berharap skema power wheeling dalam RUU EBET dihilangkan karena dinilai merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

DPR RI sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU.

DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi UU.

RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan RUU Kementerian Negara akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, Kamis (19/9/2024).

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menetapkan postur anggaran sementara Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I hari ini, Selasa (17/9/2024).

Anggota DPR menilai power wheeling bukan sekadar transmisi listrik saja, melainkan pihak swasta bisa menjual listrik secara langsung kepada pengguna listrik.

Baleg DPR sepakat membawa RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disahkan dalam paripurna. Kesepakatan diambil dalam raker Baleg DPR, Selasa (10/9/2024).