Dari awal pemerintah dan DPR sudah tertutup soal RUU Cipta Kerja, menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR sore ini.

Pemerintah memastikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja berpeluang disahkan pada hari ini, Senin, 5 Oktober 2020.

Rencana pengesahan RUU Cipta Kerja diprotes organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah.

Kabar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan selama sepekan ini.

Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin mengatakan, pasar diprediksi akan menyambut positif Omnibus Law Cipta Kerja karena akan menarik investasi langsung.

Fraksi Partai Demokrat DPR secara tegas menolak RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU).

Disepakatinya RUU Cipta Kerja untuk disahkan di dalam Rapat Paripurna DPR membuat Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) tetap berjuang menyuarakan penolakan.

RUU Cipta Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan NSPK.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dengan tegas menolak membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU.

Airlangga Hartarto berharap RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan membawa Indonesia menuju negara yang adil.

Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan UndangUndang Omnibus Law tentang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker. RUU Ciptaker tidak memiliki nilai urgensi.

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan DPD menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menolak membawa Rancangan Undang Undangan (RUU) Cipta Kerja ke Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU.

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja terus dikebut. Malam ini, pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahasnya.

Misalnya, beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja tersebut yang terkait dengan masalah kawasan hutan, hingga perkebunan juga dilakukan penyederhaaan.

Beragam manfaat dinilai akan didapatkan oleh masyarakat dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang akan segera diundangkan.

Sesmenko Perekonomian mengatakan, RUU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dilakukan pemerintah pusat dan DPR sudah hampir selesai.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja segera disahkan. Ini sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat, khususnya pelaku kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM yang selama ini....