Ketabahan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel yang rela buta matanya hanya untuk membersihkan korupsi di Indonesia patut diacungi jempol.

Aktivis Syahganda Nainggolan sudah keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, pagi tadi, Jumat (13/8/2021).

Pengadilan Negeri Depok disebut telah memerintahkan pengeluaran tahanan atas nama Syahganda Nainggolan. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaitkan kasus hukum Syahganda Nainggolan Dkk dengan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.

Presidium Gerakan ProDemokrasi Indonesia Andrianto berharap petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dibebaskan bulan ini.

JPU berpandangan perlu mengajukan banding lantaran putusan terhadap Syahganda dinilai terlalu rendah daripada tuntutan.

Sejumlah aktivis dan tokoh nasional membuat petisi bertema Demokrasi Harus Diselamatkan

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendukung adanya kebebasan yudikatif dalam sistem demokrasi di Indonesia menyikap kasus yang menjerat Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

Pengamat Politik, Rocky Gerung berpendapat Aktivis Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, hingga Anton Permana yang dituduh telah menyebarkan berita bohong atau hoaks itu haruslah dilepaskan, bukan dibebaskan.

Puluhan aktivis akan memberikan support kepada aktivis Syahganda Nainggolan yang akan segera menjalani sidang vonis kasus penyebaran berita bohong.

Sidang lanjutan dengan terdakwa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok. Dalam sidang tadi turut hadir mantan Panglima TNI,....

Presidium KAMI Gatot Nurmantyo dan Prof Rochmat Wahab hadir dalam sidang penyebaran berita bohong (hoaks) dengan terdakwa Syahganda Nainggolan di PN Depok.

Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan dituntut enam tahun penjara atas dakwaan menyebarkan berita bohong (hoaks). Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) atau Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 Undang....

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) enam tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian.

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan akan menjalani sidang tuntutan pada Kamis (25/3/2021) di Pengadilan Negeri Depok.

Sidang kasus hoaks dengan terdakwa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan hari ini digelar kembali di Pengadilan Negeri Depok.

Pengadilan Negeri Depok mengagendakan sidang untuk pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan pada hari ini, Kamis (21/1/2021).

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta agar anggotanya Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat, Anton Permana dibebaskan dari tahanan.

Penasihat hukum Syahganda Nainggolan mengaku belum memutuskan kapan akan melapor ke Komnas HAM karena sulit menemui petinggi KAMI tersebut.

Penasihat hukum terdakwa Syahganda Nainggolan disarankan melapor Komnas HAM karena keluarga atau penasihat hukum tak pernah mendapat izin bertemu langsung.