Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menolak Pasal 50 B Ayat 2 dalam draf revisi Undang-Undang (UU) penyiaran, tentang larangan penayangan eksklusif jurnalistik.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) meminta agar sejumlah pasal dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dicabut.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menaruh perhatian terhadap draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran baik dari sisi proses penyusunan maupun substansi.

Dewan Pers menyoroti dan mengkritik draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran berdasarkan draf yang dibahas dalam rapat Baleg DPR pada 27 Maret 2024.

Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Muhammad Rafiq mengingatkan pentingnya menuntaskan revisi UU Penyiaran setelah ditekennya publisher rights oleh Presiden Joko Widodo....

Komisi I DPR RI akan kembali membahas revisi Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) pada masa sidang mendatang.

Ketua Umum ATVLI Bambang Santoso menilai sebaiknya fokus pada revisi UU tentang Penyiaran ketimbang sibuk merevisi P3SPS.

4 Asosiasi pertelevisian Indonesia meminta KPI untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat revisi Undang-undang (UU) Penyiaran.

Penyiaran belum akan dilakukan dalam waktu dekat, kendati telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021.

MNC Group menghormati keputusan MK yang menolak judicial review UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews TV sebagai pemohon.

MK hari ini dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan perkara a quo terkait dengan pengujian materiil UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, yang dimohonkan RCTI dan iNews TV.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-undang (UU) Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews TV, Rabu (4/11/2020) pagi.

Dunia semakin terbuka dengan teknologi internet, tapi keberadaannya harus tetap diatur. Tanpa pengaturan, bakal ada penjajahan model baru yakni kolonialisme digital.

Danrivanto Budhijanto menyatakan Indonesia tidak boleh dijajah secara digital. Oleh karena itu, penyiaran berbasis internet harus diatur untuk menegakkan kedaulatan negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Penyiaran.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meminta DPR untuk menjelaskan perkembangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meminta DPR untuk menjelaskan perihal definisi dari frase media lain dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dukungan terhadap uji materi UU Penyiaran terus mengalir di media sosial. Bahkan, tagar #DukungUjiMateriUUPenyiaran sempat menjadi trending topic di Twitter.

Wacana untuk mengubah pemahaman tentang media lainnya dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, rupanya sudah lama dilakukan.

Pakar Telematika Roy Suryo menilai gugatan RCTI terkait uji materi UU Penyiaran merupakan hak dari pihak pengugat. Jika UU Penyiaran dikabulkan MK, maka pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut.