Pajak merupakan faktor penting dalam membentuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seimbang dan sehat, terutama dalam sektor pendapatan.
Presiden Prabowo Subianto perlu turun tangan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Sebab butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) memberikan keterangan pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Sri Mulyani melaporkan anggaran....
Kemenkeu melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir November 2024 mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 76,8 persen terhadap PDB.
Tahun depan, belanja Moskow untuk militer dan pasukan keamanan akan melebihi belanja gabungan untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial. Itu menunjukkan Rusia mempersiapkan diri dengan....
Tahun depan, belanja Moskow untuk militer dan pasukan keamanan akan melebihi belanja gabungan untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial. Itu menunjukkan Rusia mempersiapkan diri dengan....
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Nomor 135/PUU-XXI/2023 pengujian materiil UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang diajukan 2 dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni....
Kemenkeu menggelar konferensi pers APBN Kita Edisi November 2024. Terungkap empat fakta penting dari kinerja APBN sampai dengan akhir bulan Oktober 2024.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024). Rapat tersebut membahas evaluasi....
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan....
Menkeu Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya bersama para menteri kabinet Merah Putih naik pesawat Super Hercules milik .TNI Angkatan Udara (AU)
Jaminan kesehatan mantan menteri dan keluarganya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat....
Jaminan kesehatan mantan menteri dan keluarganya yang dibiayai oleh APBN, menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran negara.
Pada situasi ekonomi global yang terus menghadapi tekanan, menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah.