Belanja pemerintah sepanjang semester I-2024 meningkat menjadi Rp1.398 triliun atau naik sebesar 11,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menilai bahwa pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pendidikan di Tanah Air.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden yang terjadi pada periode 2020 saat penanganan pandemi Covid-19. KPK menyebut ada sekitar 6....
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) presiden terkait Covid-19.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden Jokowi untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp250 miliar.
Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan hari ini kembali ditutup menguat 30 poin atau 0,19 persen ke level Rp16.375 setelah sebelumnya di Rp16.405 per dolar AS.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat mencapai Rp70,5 triliun. Realisasi belanja bansos meningkat 12,7%, buat apa saja?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden tahun 2020. Hal ini direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah memperpanjang bansos beras 10 kilogram (Kg) hingga akhir 2024, semula bantuan pangan ini akan berakhir Juni tahun ini. Berikut skemanya berdasarkan penjelasan Bapanas.
KPK menaksir nilai kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden 2020 mencapai ratusan miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden. Dugaan bansos yang dikorupsi ini terjadi pada 2020 saat penanganan pandemi Covid-19.
Dua tersangka kasus korupsi dana bansos ditangkap oleh Polres Kota Dumai, Riau. Modus pelaku yakni menyunat dana Bansos untuk keperluan masyarakat miskin.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak meminta pemerintah untuk mengkaji ulang secara mendalam rencana bantuan sosial (Bansos) untuk para korban judi online.