Nasib impor KRL bekas asal Jepang masih belum jelas, sebab ada kementerian yang berpegang pada hasil audit BPKP, ada juga yang merasa perlu dirapatkan lagi.
BPKP mengaku belum menerima hasil rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Teknis terkait dengan impor 10 KRL Commuter Line bekas asal Jepang.
Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mempersilakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung keuangan negara yang telah dirugikan akibat korupsi proyek....
Nilai kerugian akibat kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022 sebesar Rp8,3 triliun.
Kerugian negara terkait penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022 senilai lebih dari Rp8,3 triliun.
Kejagung akan menerima total kerugian negara yang disebabkan dari kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi....
Pengajuan rencana impor kereta rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mendapatkan rekomendasi tak disetujui dalam audit BPKP.
BPKP telah merampungkan audit impor KRL bekas dari Jepang. Dari hasil review ini dinyatakan tidak direkomendasikan untuk dilakukan impor KRL bekas Jepang.
Kementerian BUMN memastikan pemerintah akan mengambil jalan tengah perihal impor 10 kereta rel listrik bekas asal Jepang, meski audit BPKP merekomendasikan tidak.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan hasil audit rencana impor 10 kereta rel listrik (KRL commuter line) bekas asal Jepang.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, saat ini rencana impor KRL bekas dari Jepang masih dilakukan proses audit oleh BPKP.