Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Katalog Elektronik (E-Katalog) dan Toko Daring yang dikembangkan oleh LKPP untuk kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mendagri Tito Karnavian dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menyepakati minimal 40% alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD harus berasal dari produk UMKM.
Pelaku industri mengeluhkan rendahnya penyerapan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk ikut tender berbagai proyek negara mendapat dukungan penuh dari Komisi XI DPR.