PT Pos Indonesia selaku distributor resmi penjualan meterai tempel menggelar kegiatan evaluasi dan workshop Agen Meterai di Yogyakarta.

Cara membedakan meterai asli dan palsu perlu diketahui masyarakat. Diketahui, enam orang sindikat pembuat meterai palsu yang telah memproduksi 43.650 lembar telah terbongkar.

Polsek Menteng mengamankan enam orang sindikat pembuat meterai palsu yang memiliki pabrik di Perumahan Grand Vista Cikarang, Jaya Mulya Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

PT Peruri Digital Security (PDS) mengadakan Appreciation & Sharing Session 2024 bagi perusahaan pemungut dan pengguna meterai elektronik,

PT Pos Indonesia (Persero) menggelar Rakornas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT Pos Indonesia tentang Pengelolaan dan Penjualan Meterai Tempel 2024.

Meterai elektronik atau e-Meterai adalah meterai yang memiliki ciri spesifik dan unsur pengaman. Meterai elektronik sendiri merupakan bagian dari bea pajak atas dokumen elektronik .

Meterai tempel atau meterai fisik berupa benda keping, selama ini identik dengan Pos Indonesia. Produk benda meterai tempel ini sejatinya berasal dari DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penjualan meterai tempel pada tahun ini mencapai Rp5,36 triliun.

Meterai tempel selama ini identik dengan PT Pos Indonesia. Meterai tempel ini sejatinya milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

E-Meterai kini telah mulai digunakan untuk melengkapi dokumen elektronik seperti pembayaran pajak hingga pada pendaftaran PPPK 2022. Menurut kemenkeu.go.id, Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label....

Meterai elektronik atau e-meterai saat ini menjadi salah satu persyaratan dalam proses seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.

Meterai elektronik atau e-Meterai adalah meterai yang memiliki ciri spesifik dan unsur pengaman. Meterai elektronik sendiri merupakan bagian dari bea pajak atas dokumen elektronik.

E-meterai merupakan meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik untuk berbagai keperluan seperti surat perjanjian, transaksi surat berharga.

Pemerintah merilis meterai elektronik ini sebagai bentuk kemudahan membayar pajak atas dokumen serta merespons meningkatnya transaksi dokumen elektronik di masyarakat.

Pemerintah menerbitkan meterai elektronik atau e-meterai Rp10.000 pada 1 Oktober 2022 untuk memudahkan masyarakat menggunakan meterai pada dokumen digital.

Kepada anggota DPR, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengeluhkan rumitnya persyaratan masyarakat untuk mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Masyarakat diminta mewaspadai tindak penipuan dalam penjualan meterai elektronik. Saat ini telah ditemukan penjualan meterai elektonik palsu atau sudah pernah digunakan oleh orang lain.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menandatangani perjanjian kerja sama dengan TkenAja! dalam penyediaan tanda tangan elektronik dan e-Meterai

Beredar dua video viral yang memperlihatkan seorang pegawai kantor pos yang berselisih dengan pelanggan atau konsumen di sebuah kantor Pos Indonesia langsung direspons oleh Pimpinan PT Pos Indonesia.

Pemerintah saat ini tengah berencana menerapkan bea meterai untuk term and condition (T&C) yang ada di berbagai platform digital, tak terkecuali e-commerce.