F-PKS dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah tegas penolakannya terhadap RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat untuk menjadi UU.

Menko Airlangga Hartarto menerangkan, bahwa seluruh proses pembahasan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU Ciptaker) menjadi Undang-undang (UU) sudah dilaksanakan secara transparan dan terbuka.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menitipkan pesan kepada para buruh di Jabar yang menolak tegas rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain pasal-pasalnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, RUU Cipta Kerja juga cacat dalam prosedur pembentukannya.

Pengusaha meyakini dengan omnibus law investor akan semakin banyak dan lapangan pekerjaan pun tumbuh dan dapat menampung tenaga kerja, termasuk mereka yang kini ter-PHK.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Santoso mengatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu lebih banyak merugikan masyarakat dan buruh serta menguntungkan pemilik modal.

Menko Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah melakukan reformasi kebijakan, salah satunya melalui Omnibus Law (RUU Cipta Kerja)

Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Ada yang menarik dari pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah memasukkan rencana pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam RUU itu.

Menko Airlangga Hartarto menanti lahirnya transformasi ekonomi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah saat omnibus law cipta kerja tinggal selangkah lagi disahkan.

Sejak awal Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Cika) telah menuai pro-kontra. Polemik memanas ketika pemerintah melanjutkan pembahasan RUU Cika di tengah pandemi Covid-19.

Beberapa waktu lalu DPR bersama pemerintah mengumumkan akan kembali melakukan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja sempat ditunda pembahasannya karena adanya serikat pekerja/serikat....

Para buruh mempersolkan hilangnya upah minimum, hingga jaminan pensiun bagi pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup.

DPR diimbau hati-hati membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Sebab, RUU itu mendapat perhatian besar dari masyarakat khususnya buruh.

Pada hari Selasa 30 Juni 2020 PWI Kota Surakarta mengadakan diskusi tentang RUU Cipta Kerja, membahas tentang poin-poin penting dalam RUU tersebut.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad Ali mengungkapkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis.

Buruh di Jawa Barat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengancam akan mengalihkan aksi mogok nasional, bila DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU....

Buruh yang tergabung di KSPI akan menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk membasmi budaya suap yang menggurita dalam birokrasi.

Salah satu kelompok massa yang berdemo di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (16/7/2020) adalah Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).