Satgas UU Cipta Kerja, menjelaskan, bahwa UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi pelaku usaha baik dari BUMN maupun dari masyarakat seperti UMKM.
Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 dari Partai Perindo, Venna Melinda terus terjun ke masyarakat dalam kampanye di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat kesempatan berdialog untuk mendengar keluhan para nelayan saat berkunjung ke Rembang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (4/1/2024).
Calon presiden (Capres) Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu puluhan Ketua Sinode dan pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Dalam pertemuan tersebut, Ganjar mendukung kebebasan....
Full Gospel Business Mens Fellowship International mendukung cita-cita Calon Presiden Ganjar Pranowo memberantas korupsi hingga penciptaan kemudahan perizinan berusaha.
Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo melalukan audiensi dengan nelayan Cirebonan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Teluk Betung, Bandarlampung, Rabu (25/10/2023). Sejumlah keluh kesah....
Kedatangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di tempat pelelangan ikan (TPI) Lemasing, Telukbetung Timur, Lampung disambut histeris ratusan nelayan dan warga.
Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara perihal polemik yang terjadi di Kapel Jemaat GBI Cinere Bellevue, Gandul, Cinere yang didatangi sekelompok orang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan enam kapal perikanan yang diduga melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Perairan Selat Malaka.
Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memerintahkan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi untuk mengecek perizinan di Cluster Green Village, Kota Bekasi. Hal itu menyusul dibangunnya pagar beton yang berdiri....
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Shinta Kamdani mengakui, proses perizinan berusaha di setiap daerah berbeda-beda.
Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di kompleks Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan