Anggaran belanja perjalanan dinas pemerintah provinsi tahun 2021 mencapai Rp9,4 triliun secara nasional, sedangkan untuk kabupaten/kota sebesar Rp28,7 triliun.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa menegaskan perjalanan dinas di lingkungan lembaga antikorupsi itu bakal ditanggung panitia penyelenggara.
Garuda Indonesia memiliki harga khusus tiket untuk perjalanan dinas bagi jajaran pemerintah hingga akhir Mei 2021. Promo ini juga berlaku untuk Pemprov Sulsel
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Jalan Permai VI, Blok AX7, No 19, Pamulang. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan....
Pengamat ekonomi meminta Pemkab Maros untuk meminimalisir anggaran perjalanan dinas sebagai langkah efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran daerah oleh pusat.
Institute Law of Justice (ILAJ) meminta aparat hukum (APH) mengusut dugaan penyimpangan dan pemborosan anggaran biaya perjalanan dinas di Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Simalungun.
Anggaran perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo dipangkas. Hal tersebut disebabkan akibat meningkatnya kasus Covid-19
Perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif, akuntabel, penuh kehati-hatian dengan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran Corona dan sesuai tingkat urgensi.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra meminta kepada Fadjroel Rachman agar membisiki Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perjalanan dinas
Menko Luhut Binsar Pandjaitan bakal mendorong perjalanan dinas Kementerian dan Lembaga untuk mendorong pemulihan industri pariwisata pasca-pandemi Covid-19.
Dalam tatanan normal baru (new normal), Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melakukan tugas kedinasan ke luar daerah sepanjang memenuhi beberapa persyaratan tertentu.
Kementerian ESDM menggeser alokasi anggaran dari tidak prioritas dialihkan ke program pengadaan infrastruktur energi di daerah termasuk konverter kit gratis.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) yang melarang warga berpergian ke luar kota selama pandemi Corona (COVID-19), justru dimanfaatkan
Sudah lebih dari 100 orang yang sudah punya tiket tetapi tidak diizinkan berangkat karena dokumen tidak lengkap, surat keterangan tidak valid, atau kedaluwarsa.
Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Pangkep, harus gigit jari setelah tertipu oleh travel fiktif saat hendak melakukan perjalanan dinas