Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati berbicara, soal investigasi kebakaran Depo Plumpang saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, PT Pertamina(Persero) akan membangun buffer zone sejauh 50 meter dari area Depo Pertamina Plumpang.
Total anggaran yang sudah disalurkan Pertamina pasca kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara sudah mencapai Rp1,72 miliar. Berikut rincian peruntukannya, seperti disampaikan Dirut Nicke.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara bertambah menjadi 23 jiwa.
Dirut Pertamina mengungkapkan risiko apabila depo BBM Plumpang dipindah. Apabila tidak dipersiapkan dengan matang akan mengganggu rantai pasok BBM nasional.
PT Pertamina Patra Niaga diminta memperluas buffer zone antara Depo Plumpang dengan permukiman warga. Hal itu untuk mengantisipasi kebakaran yang memakan korban jiwa.
PT Pertamina memastikan penghentian sementara operasional Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, berdampak besar terhadap suplai BBM di 19 kabupaten/kota.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Rapat tesebut beragendakan tindak lanjut....
Ketidakadaan area penyangga atau buffer zone di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, disebut-sebut menjadi salah satu penyebab 19 orang meninggal dunia dan puluhan terluka akibat kebakaran pada....
DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) segera jemput bola kepada warga terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara untuk mengurus dokumen seperti KTP hingga....
Sepekan lebih pasca kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Ratusan warga yang terdampak kebakaran resmi meninggalkan lokasi pengungsian dan pindah ke kontrakan masing-masing Senin (13/3/2023).
Pengamat menilai pemerintah bisa merelokasi warga yang menempati kawasan penyangga milik Pertamina. Relokasi itu diikuti dengan langkah-langkah humanis.
Pengamat menilai keputusan merelokasi Depo Pertamina tidak efisien lantaran pemerintah harus kembali membangun di lahan baru. Selain itu, tidak menyelesaikan akar masalah.