Kebijakan yang diprakarsai oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini, telah menuai polemik dan sorotan dari berbagai stakeholder lain.

RPMK turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik telah menuai banyak kritik dari anggota legisIasi.

Keputusan pemerintah yang tidak menaikkan cukai rokok tahun depan akan membantu kelangsungan industri.

Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang termuat dalam RPMK menuai banyak kritik dari berbagai pihak.

Dalam kasus ini, Bea Cukai menindak lebih dari 700 ribu batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp700 juta.

Bea Cukai Surakarta tindak lebih dari 400 ribu batang rokok ilegal di sebuah rumah di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengungkapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) belum bisa dilakukan pada tahun 2025.

Kemendag mewanti-wanti penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK yang tengah dalam tahap perumusan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diinisiasi oleh Kemenkes melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) menuai kontroversi masyarakat luas.

Sebanyak 454.000 batang rokok ilegal (rokok polos) disita Bea Cukai dari sebuah rumah wilayah Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah.

Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sedang dirumuskan dalam RPMK oleh Kemenkes perlu diperhatikan dengan seksama.

Center of Human and Economic Development menekankan pentingnya kenaikan cukai yang merata untuk mengurangi dampak negatif konsumsi rokok.

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mencurigai ada pihak tertentu yang cawe-cawe terkait ketentuan pengaturan dalam RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

RPMK yang mendorong implementasi kemasan rokok polos tanpa merek dan PP Nomor 28 tahun 2024 yang merupakan kebijakan inisiatif Kemenkes menuai kritik.

Pelaku usaha ritel khawatir dengan adanya polemik kebijakan terkait standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek melalui RPMK.

Indef turut menyoroti polemik kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dan regulasi PP Nomor 28 Tahun 2024.

Sejumlah anggota legislatif ikut ambil suara terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Kebijakan restriktif ini ialah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) yang masih menuai polemik dalam beberapa waktu terakhir.

Rancangan regulasi anyar yang muncul dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) ditengarai sangat merugikan bagi industri hasil tembakau.

Belakangan ini berbagai stakeholder telah menyampaikan keluhan dan protes, terutama dari industri tembakau dan kelompok masyarakat yang menolak wacana kemasan rokok polos tanpa merek.