Para ahli telah lama memperingatkan tentang bahaya merokok, dengan menyatakan bahwa merokok merupakan bahaya kesehatan yang besar.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) terus menuai kontroversi.

Serikat pekerja rokok tembakau mengingatkan bahwa aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan berdampak pada menjamurnya produk rokok ilegal yang tersebar di masyarakat.

Keberadaan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik, produk tembakau dipanaskan, dan kantong nikotin dinilai berpotensi mendukung pariwisata Bali.

Salah satu yang paling gencar menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek adalah jutaan petani cengkeh dan tembakau.

Sejumlah perwakilan tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau melakukan dialog dengan Cawabup Sleman, Danang Maharsa yang digelar pada Kamis (10/10/2024).

Taru Martani, salah satu perusahaan ternama asal Yogyakarta sukses mengirimkan tembakau iris bercita rasa khas Nusantara ke Jepang.

Sejatinya konsumen berhak mendapatkan informasi atas produk legal yang dikonsumsi. Kemasan rokok polos tanpa merek lebih rawan terhadap pemalsuan produk hasil tembakau.

Penyusunan regulasi ini dinilai penuh intrik dan terindikasi adanya intervensi asing yang berdampak sangat negatif pada industri hasil tembakau.

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap laboratorium pembuatan tembakau sintetis atau tembakau gorila di sebuah rumah mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang termuat dalam RPMK menuai banyak kritik dari berbagai pihak.

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mencurigai ada pihak tertentu yang cawe-cawe terkait ketentuan pengaturan dalam RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Aliansi masyarakat sipil menuntut pembahasan RPMK 2024 dihentikan karena terlalu memasung ruang gerak produk tembakau, rokok elektronik dan tata niaga pertembakauan.

REMBANG - Program kemitraan dengan petani tembakau yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok ternyata memiliki dampak positif yang luas. Contohnya seperti yang dirasakan....

Ketua Umum AMLI, Fabianus Bernadi menjelaskan pihaknya menyatakan keberatan terkait pasal 449 ayat 1 (d) dalam PP 28/2024. Ia menilai PP ini bisa matikan usaha.

Rancangan regulasi anyar yang muncul dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) ditengarai sangat merugikan bagi industri hasil tembakau.

Pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun dinilai mengalami disorientasi dalam kebijakan pengendalian produk hasil tembakau.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 dan adanya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan dan direspons DPN APTI.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau.

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik karena disinyalir ada titipan pihak asing.