Sejatinya konsumen berhak mendapatkan informasi atas produk legal yang dikonsumsi. Kemasan rokok polos tanpa merek lebih rawan terhadap pemalsuan produk hasil tembakau.

Penyusunan regulasi ini dinilai penuh intrik dan terindikasi adanya intervensi asing yang berdampak sangat negatif pada industri hasil tembakau.

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap laboratorium pembuatan tembakau sintetis atau tembakau gorila di sebuah rumah mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang termuat dalam RPMK menuai banyak kritik dari berbagai pihak.

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mencurigai ada pihak tertentu yang cawe-cawe terkait ketentuan pengaturan dalam RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Aliansi masyarakat sipil menuntut pembahasan RPMK 2024 dihentikan karena terlalu memasung ruang gerak produk tembakau, rokok elektronik dan tata niaga pertembakauan.

REMBANG - Program kemitraan dengan petani tembakau yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok ternyata memiliki dampak positif yang luas. Contohnya seperti yang dirasakan....

Ketua Umum AMLI, Fabianus Bernadi menjelaskan pihaknya menyatakan keberatan terkait pasal 449 ayat 1 (d) dalam PP 28/2024. Ia menilai PP ini bisa matikan usaha.

Rancangan regulasi anyar yang muncul dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) ditengarai sangat merugikan bagi industri hasil tembakau.

Pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun dinilai mengalami disorientasi dalam kebijakan pengendalian produk hasil tembakau.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 dan adanya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan dan direspons DPN APTI.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau.

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik karena disinyalir ada titipan pihak asing.

Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka terkait proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektrik.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....

DPN APTI mencurigai lembaga donor asing bersama kelompok anti tembakau mengintervensi pemerintah dalam men-drive Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Bukan hanya memukul industri tembakau, petani memandang dampak ekonomi terhadap penerimaan negara pun akan muncul. Karena apabila produksi industri turun, maka pendapatan negara akan berkurang.

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023.

Kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi Indonesia perlu menjadi perhatian Pemerintah, berikut alasannya.

WONOGIRI Kesejahteraan Paino (55), seorang petani tembakau dari Dukuh Ngepoh, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, meningkat sejak dirinya mengikuti program kemitraan....