Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negera. Pertemuan tersebut terkait dengan permasalahan usaha perikanan tangkap dan kebijakan Kementerian Kelautan dan....
Pekerja mengumpulkan hasil panen garam di Desa Bontomanai, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/11/2023). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan produksi garam nasional....
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 3 orang nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ) di perairan Pulau Kokoila.
KKP kembali menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Kabupaten Takalar.
Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin meninjau perkembangan pengerjaan senapan mesin pesanan KKP dari PT Pindad.
KKP hentikan satu unit kapal isap pasir laut yang diduga melakukan aktivitas pengerukan pasir di Perairan Pulau Tunda tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya regulasi yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak ratusan pelajar untuk berlayar di kapal pengawas kelautan dan perikanan melalui program Open Ship dan Joy Sailing.
KKP musnahkan barang hasil pengawasan sumber daya perikanan yakni ikan membahayakan, obat ikan yang tidak terdaftar, serta perangkat tangkap yang dapat merusak lingkungan di Stasiun PSDKP Pontianak.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pengaturan ulang pengelolaan BBL, kepiting, dan rajungan yang saat ini sedang memasuki tahapan konsultasi publik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil melumpuhkan dua kapal berbendera Malaysia yang diduga melakukan ilegal fishing di WPPNRI 517 Perairan Selat Malaka.
Kementerian Kelautan dan Perikanan perketat pengawasan aktivitas penangkapan ikan di zona penangkapan ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aksi 3 kapal perikanan yang diduga melakukan alih muatan (transhipment) hasil tangkapan ikan secara ilegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menertibkan lima kapal perikanan yang melanggar jalur penangkapan ikan. Penertiban tersebut dilakukan agar ikan hasil tangkapan tidak melebihi kuota.