Kesultanan Malaka menjadi salah satu kerajaan Islam di Nusantara kala itu. Lokasinya strategis karena menguasai salah satu bandar dagang terbesar di dunia.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan, kinerja neraca perdagangan Indonesia yang masih surplus mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia yang masih terjaga di tengah peningkatan risiko global.
Memberikan kontribusi sebesar 3,99% pada PDB non migas Indonesia pada 2022, industri Kertas Indonesia menghadapi hambatan perdagangan dari negara pesaing.
Amerika Serikat (AS) menggunakan dolar untuk melancarkan perang dagang di seluruh dunia, sementara kerja sama ekonomi internasional juga dijadikan senjata.
Kerja sama perdagangan Iran dan China bakal semakin erat lantaran Iran memandang bahwa inisiatif OBOR bisa membawa dampak positif buat perekonomian mereka.
ExportHub.id dan Atase Perdagangan New Delhi, India, menyelenggarakan seremoni penyerahan sampel produk di Trade Expo Indonesia 2023, ICE BSD, Tangerang.
BPS melaporkan, bahwa neraca perdagangan Indonesia September 2023 mengalami surplus USD3,42 miliar. Dimana ekspor Indonesia di September 2023 mencapai USD20,76 miliar, Sedangkan impor USD17,34 miliar.
Forum bisnis dengan tema Starting the Conversation on Indonesias Sustainable Economy telah diselenggarakan di State Library Victoria, Melbourne, Australia.
Menkop UKM Teten Masduki menggandeng Ketua KPPU, M Afif Hasbullah untuk menciptakan regulasi yang memungkinkan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat terutama bagi pelaku UMKM di era transformasi....
Pemerintah akan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan di Indonesia usai revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 diteken.
Kehadiran e-commerce di Indonesia memberikan dampak besar terhadap ekonomi. Hal tersebut, salah satunya terungkap dalam perhelatan E-Commerce Expo 2023 pada 25-26 Agustus 2023 silam di Qbig Convention....
Menurut Guntur Romli, kerja sama politik yang digagas PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 berlandaskan pada kepentingan rakyat dengan mengacu konstitusi Indonesia.
APLE menyampaikan tanggapan terkait Kementerian Perdagangan yang tetap melanjutkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020.