Pendekatan terhadap pemilih muda (Gen Z dan milenial) saat ini menjadi kunci utama untuk meminimalisir tingkat pragmatisme atau politik uang yang selama ini menghiasi pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan politik uang paling tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan pemetaan Badan Pengawas Pemilu....
Kader Perindo dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti Pesantren Politik yang digelar di Kantor DPW Perindo Jabar, Kota Bandung, Minggu (9/4/2023).
Koordinator Nasional Relawan Perubahan, Kamaludin Enuh mengungkapkan, dengan motif yang beragam, politik uang merupakan hal berulang yang harus diantisipasi.
Sistem proporsional terbuka atau tertutup menjadi perdebatan menjelang Pemilu 2024. Sebagian kalangan tetap menginginkan agar sistem proporsional terbuka diterapkan.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti mengusulkan, agar Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup di mana pemilih hanya dapat memilih parpol.
Presiden Jokowi menyoroti praktik politik uang setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Ia terang-terangan menyatakan politik uang masih marak di tengah masyarakat.
Menko Polhukam, Mahfud MD ragu jika politik uang akan hilang di Pemilu 2024. Meski kata Mahfud MD, Pemilu 2024 diadakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Bawaslu Kabupaten Sidrap terus memaksimalkan pencegahan praktik politik uang menjelang perhelatan pesta demokrasi 2024. Salah satunya dengan pelibatan Bhayangkari Cabang Sidrap.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mendorong pemerintah untuk memasukan praktik money politic atau politik uang ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi....
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar webinar yang bertemakan Moral Hazard di Level Voters. Bagaimana mengatasi politik uang atau money politic di pemilu dibahas lebih dalam pada webinar tersebut.
Partai Perindo menghadirkan narasumber Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi Christophorus Taufik serta Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati.